Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Go-Jek (Layanan Transportasi Dengan Aplikasi Online) Dalam Perjanjian Aplikasi Go-Jek Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Wicaksono, Dimas Bagus
Subject
343.071 Consumer protection
Datestamp
2021-11-29 02:15:48
Abstract :
Secara Konsepsional, inti dan makna dari Perlindungan Hukum terhadap Konsumen berorientasi terhadap pentingnya kepastian hukum dalam setiap segi bidang layananan transportasi berbasis online. Kesesuaian suatu kontrak dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya perjanjian. Perjanjian bukan hanya suatu yang mengikat apa dengan tegas ditentukan di dalamnya tapi juga segaala sesuatu yang karena sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan. Syarat-syarat yang ada pada setiap perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, harus ada dalam ketentuan penggunaan pada aplikasi GO-JEK. Oleh karena itu sangatlah dapat dikaji lebih lanjut tentang ketegasan syarat sah perjanjian dalam ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK. kesepakatan kontrak elektronik sebagai dasar dari perjanjian antara duabelah pihak yang mengadakan perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen layanan tranportasi dengan aplikasi online ialah dengan memperkuat regulasi mengenai perjanjian yang menggunakan basis online serta bentuk bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut apabila terjadi masalah yang dapat merugikan masyarakat. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang digunakan sebagai pijakan terhadap masalah, karena faktor kajian teori ini pada perlindungan hukum yang di berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di maksud ini ialah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.
Secara Konsepsional, inti dan makna dari Perlindungan Hukum terhadap Konsumen berorientasi terhadap pentingnya kepastian hukum dalam setiap segi bidang layananan transportasi berbasis online. Kesesuaian suatu kontrak dapat dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sahnya perjanjian. Perjanjian bukan hanya suatu yang mengikat apa dengan tegas ditentukan di dalamnya tapi juga segaala sesuatu yang karena sifatnya perjanjian dituntut berdasarkan keadilan. Syarat-syarat yang ada pada setiap perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, harus ada dalam ketentuan penggunaan pada aplikasi GO-JEK. Oleh karena itu sangatlah dapat dikaji lebih lanjut tentang ketegasan syarat sah perjanjian dalam ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK. kesepakatan kontrak elektronik sebagai dasar dari perjanjian antara duabelah pihak yang mengadakan perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen layanan tranportasi dengan aplikasi online ialah dengan memperkuat regulasi mengenai perjanjian yang menggunakan basis online serta bentuk bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan tersebut apabila terjadi masalah yang dapat merugikan masyarakat. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang digunakan sebagai pijakan terhadap masalah, karena faktor kajian teori ini pada perlindungan hukum yang di berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang di maksud ini ialah masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
