Tanggungjawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap
Akta Otentik Yang Dibuat Dan Berindikasi Perbuatan
Pidana Pencucian Uang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Elastuti, Windi
Subject
347.016 Other officials
Datestamp
2021-11-26 02:06:50
Abstract :
Pada tesis ini peneliti ini dilatar belakangi dari masuknya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris sebagi pelapor atas transaksi yang terindikasi tindak pidana maka secara tidak langsung keduanyamempunyai peran secara langsung dalam mewujudkan negara yang damai, bersih, dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris membawa dampak baik bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris itu sendiri. Dampak baik itu pertama adalah laporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris dapat mengembalikan citra Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang selama ini terlanjur dianggap buruk oleh masyarakat. Selain itu dampak baik yang secara nyata dirasakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang digolongkan sebagai pihak yang melaporkan adalah adanya suatu jaminan hukum dari pemerintah karena dalam pasal 29 peraturan undang-undang tindakan pidana pencucian uang mengatakan bahwa pihak pelapor dalammenjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata kecuali di dalamnya terdapat unsur disengaja dalam hal menyalahgunakan wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang? 2. Bagaimana perlindungan bagi notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila ternyata dikemudian hari terbukti sebagai alat pencucian uang? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji peraturan dalam suatu tata hukum yang koheren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach dan pendekatan case approach serrta consep approach. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. bentuk analisisnya adalah dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni dari persoalan khusus kemudian ditarik ke umum. Dalam kasus ini tentu saja peneliti akan mengumpulkan kasus kasus kusus yang telah terjadi. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1. Pertanggung jawaban notaris terhadapakta yang dibuat ternyata dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa pengganti biaya atau pemberian gantirugi bagi fihak yang merasa dirugikan atas perilaku melanggar hukum yang dilakukan Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris harus lebih dulubisamembuktikan bahwa telah adanya kerugian yang disebabkan dari perilaku melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan iv melawan hukum atau kelupaan tersebut yang disebabkan salahnya notaris yang dipertanggungjawabkan bagi Notaris yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum terhadap notaris untuk akta otentik apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.
Pada tesis ini peneliti ini dilatar belakangi dari masuknya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris sebagi pelapor atas transaksi yang terindikasi tindak pidana maka secara tidak langsung keduanyamempunyai peran secara langsung dalam mewujudkan negara yang damai, bersih, dan sejahtera, Selain itu secara langsung laporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris membawa dampak baik bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris itu sendiri. Dampak baik itu pertama adalah laporan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris dapat mengembalikan citra Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang selama ini terlanjur dianggap buruk oleh masyarakat. Selain itu dampak baik yang secara nyata dirasakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan notaris yang digolongkan sebagai pihak yang melaporkan adalah adanya suatu jaminan hukum dari pemerintah karena dalam pasal 29 peraturan undang-undang tindakan pidana pencucian uang mengatakan bahwa pihak pelapor dalammenjalankan tugas dan kewajibannya tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata kecuali di dalamnya terdapat unsur disengaja dalam hal menyalahgunakan wewenangnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah 1. Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuat apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang? 2. Bagaimana perlindungan bagi notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila ternyata dikemudian hari terbukti sebagai alat pencucian uang? Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang akan mengkaji peraturan dalam suatu tata hukum yang koheren. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statute approach dan pendekatan case approach serrta consep approach. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. bentuk analisisnya adalah dengan menggunakan cara berfikir induktif yakni dari persoalan khusus kemudian ditarik ke umum. Dalam kasus ini tentu saja peneliti akan mengumpulkan kasus kasus kusus yang telah terjadi. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah 1. Pertanggung jawaban notaris terhadapakta yang dibuat ternyata dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa pengganti biaya atau pemberian gantirugi bagi fihak yang merasa dirugikan atas perilaku melanggar hukum yang dilakukan Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris harus lebih dulubisamembuktikan bahwa telah adanya kerugian yang disebabkan dari perilaku melawan hukum Notaris terhadap para pihak, dan antara kerugian yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan iv melawan hukum atau kelupaan tersebut yang disebabkan salahnya notaris yang dipertanggungjawabkan bagi Notaris yang bersangkutan. 2. Perlindungan hukum terhadap notaris untuk akta otentik apabila dikemudian hari ternyata terbukti sebagai alat pencucian uang adalah adanya Majelis Kehormatan Notaris yang bersifat independen, dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
