Synergy Between Local Government And Private Sector In The Construction Of Urban Green Space In Malang City (Study about Revitalization of Malabar Forest in Malang City)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Rahmira, Elsa
Subject
352.384 Communication in management
Datestamp
2021-10-26 04:56:31
Abstract :
Penyediaan RTH publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekologis kota sebesar 30% belum terpenuhi, dari luas area total Kota Malang saat ini 252,1 km persegi, baru 13 % yang digunakan sebagai RTH publik. Hutan Kota Malabar adalah salah satu RTH penghasil oksigen terbesar di Kota Malang yakni sebesar 7,8 ton. Pada bulan Juni 2015, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang bekerjasama dengan PT Amerta Indah Otsuka merevitalisasi Hutan Kota Malabar. Public-Private Partnership (PPP) sebagai salah satu solusi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas mengingat keterbatasan dana dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Sayangnya, proyek revitasilasi Hutan Kota Malabar menuai protes dari berbagai kalangan dikarenakan akan merubah fungsi dasar Hutan Kota Malabar. Oleh karena itu pemerintah daerah dan swasta perlu bersinergi atas persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang pertama adalah tentang sinergi antar pemerintah daerah dan sektor privat dalam merevitalisasi hutan kota malabar kota Malang. Kedua, mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dan sektor privat atau dikenal dengan nama Public-Private Partnership (PPP) telah bersinergi. Hal ini di buktikan dengan peran pemerintah daerah sebagai penyedia lahan dan penyedia peraturan serta perizinan dan peran sektor privat sebagai pembiaya, pembangun dan pengelola. Model kerjasama yang digunakan adalah model BTO (Build-Transfer-Operate). Adanya sikap saling percaya dan komunikasi efektif dalam kerjasama ini. Faktor pendukungnya yaitu tujuan yang sama antara pemerintah dan sektor privat. Faktor Penghambatnya yaitu adanya pihak yang tidak setuju dalam proses revilatisasi. Saran dalam penelitian ini adalah ada baiknya sektor privat memiliki programprogram yang berkelanjutan dalam hal kemitraan, Pemerintah daerah seharusnya dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat, Pemerintah daerah sebaiknya membuat kebijakan yang jelas terhadap pola kerjasama dengan swasta, dan Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan Hutan Kota dengan melibatkan masyarakat.
Penyediaan RTH publik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekologis kota sebesar 30% belum terpenuhi, dari luas area total Kota Malang saat ini 252,1 km persegi, baru 13 % yang digunakan sebagai RTH publik. Hutan Kota Malabar adalah salah satu RTH penghasil oksigen terbesar di Kota Malang yakni sebesar 7,8 ton. Pada bulan Juni 2015, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang bekerjasama dengan PT Amerta Indah Otsuka merevitalisasi Hutan Kota Malabar. Public-Private Partnership (PPP) sebagai salah satu solusi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas mengingat keterbatasan dana dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Sayangnya, proyek revitasilasi Hutan Kota Malabar menuai protes dari berbagai kalangan dikarenakan akan merubah fungsi dasar Hutan Kota Malabar. Oleh karena itu pemerintah daerah dan swasta perlu bersinergi atas persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang pertama adalah tentang sinergi antar pemerintah daerah dan sektor privat dalam merevitalisasi hutan kota malabar kota Malang. Kedua, mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pemerintah daerah dan sektor privat atau dikenal dengan nama Public-Private Partnership (PPP) telah bersinergi. Hal ini di buktikan dengan peran pemerintah daerah sebagai penyedia lahan dan penyedia peraturan serta perizinan dan peran sektor privat sebagai pembiaya, pembangun dan pengelola. Model kerjasama yang digunakan adalah model BTO (Build-Transfer-Operate). Adanya sikap saling percaya dan komunikasi efektif dalam kerjasama ini. Faktor pendukungnya yaitu tujuan yang sama antara pemerintah dan sektor privat. Faktor Penghambatnya yaitu adanya pihak yang tidak setuju dalam proses revilatisasi. Saran dalam penelitian ini adalah ada baiknya sektor privat memiliki programprogram yang berkelanjutan dalam hal kemitraan, Pemerintah daerah seharusnya dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat, Pemerintah daerah sebaiknya membuat kebijakan yang jelas terhadap pola kerjasama dengan swasta, dan Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan Hutan Kota dengan melibatkan masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
