Abstract :
Selali berlakunya pasal I a1.at ( I ) hunif d Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagiing flomoi 6 ialrui 2010 tentang perlindungaa, pemberda,vaan pasar tradisional
dan penataan ser-ta pengendalian pasar modeni hingga saat ini masih terdapat toko rnodem
yarig didirikan dengan radiis jarak kurang dari 1000 meter dar:i pasar tradisionai. Padaiial
iika dikaji secara rnendalarn lrai tersebut salrgat tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang
ada. Dalam hal ini sudah secara tegas diatrr dalam pasal I ayat (1) hurufd Peraturan
Daerah Kabupaten Tulmrgagrulg tloffor 6 tahun 2010. Pasal tersebut sudah menyebutkan
bahrva pendirian toko rladem har-uslalr berjarak 1000 rneter dari pasar tradisionai.
Permasalahan inilah ]/ail-s diangkat oieh peneliti y.ang akan dikaji dan dianaiisrs.
Berdasarka.n hasil penelitian vang dilakukan di lapangirn, bahwa peilerapan pasal I
ayat (l) huruf d Peratrua* I)aerah Kabupaten Trdrurgagrlag nomor 6 tahuri 2010 tenta:rg
perlindungan. pernberdalaan pasar lradisional dan penataan sefia pengendaiian pasar
tnodenr beh"rm dapat dilaksanakan secara cptinral dikarsnakan bariyakny'a }iaubatan _vang
dialanti oleir Dinas Penanarran \,{odai Pelayanan Terpadu Saru Pintu. Adapun upaya yang
dilakukan oieh Dinas Penanaman Modal Pelayanan -ferpadr"r Satu Pintti . yakri akan
diadakan pembaman izin terkait Peraturan Daerah Kabupaten Tuhmgapurg pasal I ayat
(l) huruf d tersebut yang lnana saat rni sudah direncanakan dan diproses dan masili dalarn
bentuk Iiancangan Peraturan llaerah. Dinas Penanaman lvlodal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.itiga rnengirentikan pemb*ngunan toko modem vang hendak berdiri di Kabupaten
Tulungagung. llan didalaur Rancangan Peral'uran Daerah tersebut Dinas Penanaman
Modal Pela,valan 'IerpadLr Satri Pintu tidak lagi menggunakan meter atau kilotneter dalam
penghitungan jarak pendirian toko modem. akan tetapi nlerggunakan penghitungari
jurnlah penduduk yang ada di wilayah yallg hendak didirikan tcko modenr.