Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan
Berdasarkan Asas Tugas Pembantuan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Kurniawati, Diah
Subject
342.09 Local government
Datestamp
2021-10-22 09:10:16
Abstract :
Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan terhadap tertib administrasi kependudukan. Dengan adanya faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut maka terdapat strategi bagaimana peran Kepala Desa Laweyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa Laweyan untuk pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana Penugasan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan Historis (historical approach). Berdasarkan hasil penelitian 40% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki kartu tanda penduduk di Desa Laweyan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut Peran Kepala Desa disini sebagai tugas pembantuan membantu peran dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Probolinggo dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik khusunya wilayah Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang notabene masyarakatnya masih belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.
Dalam Penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan terhadap tertib administrasi kependudukan. Dengan adanya faktor yang menghambat rendahnya kesadaran masyarakat tersebut maka terdapat strategi bagaimana peran Kepala Desa Laweyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat Desa Laweyan untuk pengurusan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-undang Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana Penugasan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dan Historis (historical approach). Berdasarkan hasil penelitian 40% dari jumlah penduduk yang wajib memiliki kartu tanda penduduk di Desa Laweyan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut Peran Kepala Desa disini sebagai tugas pembantuan membantu peran dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Probolinggo dalam menyelesaikan permasalahan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik khusunya wilayah Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo yang notabene masyarakatnya masih belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
