Penerapan Sanksi Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Sholikah, Dwi Imroatus
Subject
345.023 23 Specific crimes and classes of crime (Corruption)
Datestamp
2021-10-22 09:19:11
Abstract :
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai penerapan sanksi pidana minimum khusus pada pasal 3 yang dijatuhkan pada pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan hukuman minimum khusus dari pasal tersebut yaitu 1 tahun denda Rp. 50.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan di Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya dalam menjatuhkan putusan minimum khusus tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana pendapat Hakim di dalam putusan minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perUndang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menggunakan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti pada KUHP. Mengingat Tindak Pidana Korupsi termasuk extra ordinary crime kejahatan yang luar biasa dan membahayakan, dimana Hakim seharusnya lebih berani memutus lebih berat agar terdakwa bisa mempunyai efek jera.
Pada skripsi ini penulis mengangkat mengenai penerapan sanksi pidana minimum khusus pada pasal 3 yang dijatuhkan pada pengadilan tindak pidana korupsi di Surabaya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menjatuhkan hukuman minimum khusus dari pasal tersebut yaitu 1 tahun denda Rp. 50.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Apa yang menjadi Dasar Pertimbangan di Pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya dalam menjatuhkan putusan minimum khusus tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana pendapat Hakim di dalam putusan minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perUndang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menggunakan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti pada KUHP. Mengingat Tindak Pidana Korupsi termasuk extra ordinary crime kejahatan yang luar biasa dan membahayakan, dimana Hakim seharusnya lebih berani memutus lebih berat agar terdakwa bisa mempunyai efek jera.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
