Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Daya Beli Masyarakat (Penelitian dikota Malang tahun 2013-2016)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Huda, Ahmad
Subject
658.32 Compensation management
Datestamp
2021-10-26 05:09:48
Abstract :
Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Salah stu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kerja (UMK). Kebijakan tersebut akan meningkatkan penghasilan bersih setelah dipotong pajak. Masyarakat akan cenderung konsumtif apabila penghasilan yang diterima meningkat. Prilaku konsumtif akan meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan besarnya pengaruh Kenaikan PTKP (X1) dan UMK (X2) terhadap Daya beli Masyarakat Kota Malang (Y). jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa datat time series. Teknik analisi yang digunakan adalah statistik diskriptif. Hasil uji F diketahui variabel PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Nilai f hitung sebesar 2.121 dengan tingka signifikan 0,132. Hasil dari uji t untuk variabel PTKP yaitu t hitung sebesar -2,008 dengan tingkat signifikan 0,051 menunjukan bahwa variabel tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sedangkan untuk variabel UMK yaitu t hitung sebesar 2,031 dengan tingkat signifikan 0,048 menunjukan bahwa variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Secara parsial. Saran dari penelitian ini agar pemerintah lebih cermat lagi apabila ingin menaikan jumlah PTKP dan UMK guna meningkatkan daya beli. Pemerintah dapat meningkatakan daya beli masyarakat dengan menaikan PTKP dan UMK tetapi juga mengontrol harga kebutuhan pokok.
Pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan. Salah stu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Upah Minimum Kerja (UMK). Kebijakan tersebut akan meningkatkan penghasilan bersih setelah dipotong pajak. Masyarakat akan cenderung konsumtif apabila penghasilan yang diterima meningkat. Prilaku konsumtif akan meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan besarnya pengaruh Kenaikan PTKP (X1) dan UMK (X2) terhadap Daya beli Masyarakat Kota Malang (Y). jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan data sekunder berupa datat time series. Teknik analisi yang digunakan adalah statistik diskriptif. Hasil uji F diketahui variabel PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Nilai f hitung sebesar 2.121 dengan tingka signifikan 0,132. Hasil dari uji t untuk variabel PTKP yaitu t hitung sebesar -2,008 dengan tingkat signifikan 0,051 menunjukan bahwa variabel tingkat PTKP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang sedangkan untuk variabel UMK yaitu t hitung sebesar 2,031 dengan tingkat signifikan 0,048 menunjukan bahwa variabel UMK berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PTKP dan UMK secara silmutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli masyarakat Kota Malang. Secara parsial. Saran dari penelitian ini agar pemerintah lebih cermat lagi apabila ingin menaikan jumlah PTKP dan UMK guna meningkatkan daya beli. Pemerintah dapat meningkatakan daya beli masyarakat dengan menaikan PTKP dan UMK tetapi juga mengontrol harga kebutuhan pokok.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
