Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu
Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan
(Studi Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Kurniawan, Faris
Subject
343.078 91 Secondary industries and services (Geography and travel)
Datestamp
2022-10-24 05:06:18
Abstract :
Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di dalam Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Kota Batu. Namun pada kenyataan di lapangan hingga saat ini BPPD di Kota Batu masih belum terbentuk. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan BPPD belum dilaksanakan dikarenakan hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat baik dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun dari Pemerintah Kota Batu sendiri. Kewajiban untuk menjalankan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur yang seharusnya diemban oleh BPPD dilaksanakan oleh Din?s Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu walaupun dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik. Hingga saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada pada BAB VIII Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di dalam Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Kota Batu. Namun pada kenyataan di lapangan hingga saat ini BPPD di Kota Batu masih belum terbentuk. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan BPPD belum dilaksanakan dikarenakan hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat baik dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun dari Pemerintah Kota Batu sendiri. Kewajiban untuk menjalankan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur yang seharusnya diemban oleh BPPD dilaksanakan oleh Din?s Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu walaupun dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik. Hingga saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada pada BAB VIII Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
