Perlindungan Hukum Terhadap Data Keuangan Nasabah Bank Dalam Basis Data Perpajakan Melalui
Single Identity Number
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Vita, Nina Ayu Prastyaning
Subject
346.082 Banks
Datestamp
2021-10-22 08:51:24
Abstract :
Pada penelitian ini, penulis menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank dalam basis data perpajakan. Transparansi data nasabah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan khususnya dalam pasal 8, dianggap bertentangan dengan pasal 40, 41, 42, 43, 44 dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena melanggar prinsip kerahasiaan bank. Permasalahan ini timbul karena adanya keresahan nasabah yang menyimpan dananya di bank. Pertukaran data nasabah antar bank membuat kepercayaan terhadap bank berkurang dan rasa tidak aman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Statue Aprroach. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui interpretasi, yakni interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank melalui single identity number dalam basis data perpajakan. Perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank melalui rahasia bank serta Perlindungan hukum represif melalui litigasi (pengadilan, non litigasi (arbritase, negosiasi, mediasi). Supaya represif tidak terjadi maka ada upaya preventif yaitu tidak hanya e-KTP saja bisa menunjukan status keuangan nasabah, tetapi dengan menggunakan Single Identity Number memudahkan pihak pajak dan berbankan untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar.
Pada penelitian ini, penulis menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank dalam basis data perpajakan. Transparansi data nasabah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan khususnya dalam pasal 8, dianggap bertentangan dengan pasal 40, 41, 42, 43, 44 dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena melanggar prinsip kerahasiaan bank. Permasalahan ini timbul karena adanya keresahan nasabah yang menyimpan dananya di bank. Pertukaran data nasabah antar bank membuat kepercayaan terhadap bank berkurang dan rasa tidak aman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Statue Aprroach. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui interpretasi, yakni interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank melalui single identity number dalam basis data perpajakan. Perlindungan hukum terhadap data keuangan nasabah bank melalui rahasia bank serta Perlindungan hukum represif melalui litigasi (pengadilan, non litigasi (arbritase, negosiasi, mediasi). Supaya represif tidak terjadi maka ada upaya preventif yaitu tidak hanya e-KTP saja bisa menunjukan status keuangan nasabah, tetapi dengan menggunakan Single Identity Number memudahkan pihak pajak dan berbankan untuk mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayar.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
