Harmonisasi Pengaturan Tata Cara Penyertaan Modal
Negara Pada Bumn Dalam Pengelolaan Keuangan
Negara
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Pitoy, Ekaputria
Subject
343.034 Budgeting and expenditure
Datestamp
2021-11-25 07:13:02
Abstract :
Pada tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai harmonisasi pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh hadinya PP RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, khususnya di Pasal 2A ayat (1) yang mengatur dan menegaskan bahwa mekanisme penyertaan modal Negara pada BUMN yang bersumber dari APBN berupa saham milik negara pada BUMN, yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Hal ini tentu berbeda jika kita hubungkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dimana pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan setiap tahun melalui proses APBN. Hal tersebut jelas menimbulkan disharmoni norma hukum antara ketentuan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya, yaitu antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Mengapa terjadi disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 2016 dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara? (2) Apa implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara?. Pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi analitis. Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN terjadi karena adanya perbedaan dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur, dimana PP RI No. 17 Tahun 2016 ini dibuat dengan dasar pertimbangan untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program Pemerintah, sedangkan dasar dibuatnya UU tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya mengenai implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara adalah timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat, sebagai upaya harmonisasi dilakukan judicial review ke MA.
Pada tesis ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai harmonisasi pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh hadinya PP RI No. 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas, khususnya di Pasal 2A ayat (1) yang mengatur dan menegaskan bahwa mekanisme penyertaan modal Negara pada BUMN yang bersumber dari APBN berupa saham milik negara pada BUMN, yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Hal ini tentu berbeda jika kita hubungkan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dimana pengelolaan keuangan Negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, dan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan setiap tahun melalui proses APBN. Hal tersebut jelas menimbulkan disharmoni norma hukum antara ketentuan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya, yaitu antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Mengapa terjadi disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN di Pasal 2A ayat (1) PP RI No. 72 Tahun 2016 dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara? (2) Apa implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara?. Pada penelitian tesis ini digunakan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan searching internet. Analisis bahan hukum dilakukan dengan interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi analitis. Melalui hasil dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN terjadi karena adanya perbedaan dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur, dimana PP RI No. 17 Tahun 2016 ini dibuat dengan dasar pertimbangan untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dalam mendukung dan mempercepat program Pemerintah, sedangkan dasar dibuatnya UU tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya mengenai implikasi hukum dari disharmoni pengaturan tata cara penyertaan modal Negara pada BUMN dalam pengelolaan keuangan Negara adalah timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat, sebagai upaya harmonisasi dilakukan judicial review ke MA.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
