Efektifitas Pasal 95 Ayat (1) Dan (2) Huruf (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
(Studi Di Kota Malang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Meitasari, Intan
Subject
340.5 Legal systems
Datestamp
2021-10-22 07:20:41
Abstract :
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas Udang-Udangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kota Malang, Hal ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b), namun pada kenyataannya masih banyaknya Bangunan Cagar Budaya yang belum mendapatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dimana seharusnya Pemerintah yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas Kebudayaan melindungi dan menjaga Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana Efektivitas Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kota Malang dan bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Malang, Komunits Pelestari dan Pemerhati sejarah heritage dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam penerapan pasal tersebut terkait bangunan cagar budaya belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara Khusus, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya anggaran dana yang dimiliki, kurangnya kordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kota Malang dengan Dinas Perizinan terkait pemberian izin.
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas Udang-Udangan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Di Kota Malang, Hal ini dilatar belakangi dengan adanya Undang-Undang Tentang Cagar Budaya Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf (b), namun pada kenyataannya masih banyaknya Bangunan Cagar Budaya yang belum mendapatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dimana seharusnya Pemerintah yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas Kebudayaan melindungi dan menjaga Bangunan Cagar Budaya yang ada di Kota Malang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana Efektivitas Pasal 95 Ayat (1) dan (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya di Kota Malang dan bagaimana upaya pemerintah daerah Kota Malang, Komunits Pelestari dan Pemerhati sejarah heritage dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Bangunan Cagar Budaya di Kota Malang. Untuk mengetahui permasalahan yang ada maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam penerapan pasal tersebut terkait bangunan cagar budaya belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara Khusus, kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya anggaran dana yang dimiliki, kurangnya kordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwsata Kota Malang dengan Dinas Perizinan terkait pemberian izin.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
