Konsistensi Perlindungan Hukum Terhadap Guru Yang Memberikan Sanksi Terhadap Peserta Didik
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Ingtias, Syanindita Nurna
Subject
344.078 Teachers and teaching
Datestamp
2021-10-22 10:32:33
Abstract :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi terhadap guru. Sudah seharusnya guru melaksanakan tugas profesionalnya yaitu mendidik peserta didiknya termasuk memberikan sanksi apabila peserta didiknya melanggar norma yang ada. Namun dalam memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didiknya guru justru tersandung masalah hukum. Tidak jarang juga guru sering mendapat tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, dan pihak lainnya. Kebijakan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru. Namun sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk juga peserta didik di sekolah, perlu adanya upaya sinkronisasi dan integrasi agar Undang-Undang tersebut menjadi konsisten dengan Peraturan Pemerintah tentang Guru.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi terhadap guru. Sudah seharusnya guru melaksanakan tugas profesionalnya yaitu mendidik peserta didiknya termasuk memberikan sanksi apabila peserta didiknya melanggar norma yang ada. Namun dalam memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendisiplinkan peserta didiknya guru justru tersandung masalah hukum. Tidak jarang juga guru sering mendapat tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, dan pihak lainnya. Kebijakan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberi perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan hukum bagi guru merupakan bagian integral dari upaya untuk memenuhi hak-hak guru. Namun sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap anak, termasuk juga peserta didik di sekolah, perlu adanya upaya sinkronisasi dan integrasi agar Undang-Undang tersebut menjadi konsisten dengan Peraturan Pemerintah tentang Guru.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
