Partai Politik Dan Kebijakan Perburuhan
(Studi Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Dki Jakarta Dalam Perumusan Kebijakan Perburuhan Di Dki Jakarta Periode 2015 - 2017)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Brawijaya
Author
Ramadhana, Roy
Subject
320.6 Policy making
Datestamp
2021-10-16 03:41:39
Abstract :
Partai politik sejatinya memiliki peran yang cukup penting dalam proses perumusan suatu kebijakan pemerintah, hal ini tentu menjadi salah satu fungsi yang melekat pada sebuah organisasi partai politik. Penelitian ini berfokus pada peran PDI-P DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan perburuhan di DKI Jakarta. Isu-isu mengenai perburuhan sendiri, menjadi sebuah isu yang cukup strategis dan populis dalam kehidupan politik di Indonesia. PDI-P, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki fokus yang cukup besar terhadap persoalan perburuhan dan juga memiliki kedekatan secara ideologi serta nilai-nilai perjuangan dengan kaum buruh di Indonesia. Atas dasar itu, dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauhmana peran dari PDI-P khususnya PDI-P DKI Jakarta dalam memperjuangkan kehidupan perburuhan di DKI Jakarta melalui perumusan kebijakan di pemerintah. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori yang dimiliki oleh Richard Katz dan Peter Mair tentang tiga wajah organisasi partai yang terdiri dari organisasi partai tingkat akar rumput, organisasi partai tingkat pusat dan organisasi partai di tingkat jabatan publik. Dari teori tersebut selanjutnya ditinjau sejauhmana PDI-P DKI Jakarta melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, sehingga dapat memunculkan tawarantawaran kebijakan mengenai perburuhan di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajah organisasi PDI-P DKI Jakarta pada tingkat akar rumput dan ditingkat kantor pusat masih lemah dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan mengenai persoalan buruh, sehingga tidak adanya usulan kebijakan mengenai perburuhan yang muncul. Usulan kebijakan yang ada, praktis hanya berasal dari inisiatif organisasi PDI-P DKI Jakarta di tingkat jabatan publik yaitu mendorong revisi Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang aturan waktu kerja bagi ibu hamil.
Partai politik sejatinya memiliki peran yang cukup penting dalam proses perumusan suatu kebijakan pemerintah, hal ini tentu menjadi salah satu fungsi yang melekat pada sebuah organisasi partai politik. Penelitian ini berfokus pada peran PDI-P DKI Jakarta dalam perumusan kebijakan perburuhan di DKI Jakarta. Isu-isu mengenai perburuhan sendiri, menjadi sebuah isu yang cukup strategis dan populis dalam kehidupan politik di Indonesia. PDI-P, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia memiliki fokus yang cukup besar terhadap persoalan perburuhan dan juga memiliki kedekatan secara ideologi serta nilai-nilai perjuangan dengan kaum buruh di Indonesia. Atas dasar itu, dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menakar sejauhmana peran dari PDI-P khususnya PDI-P DKI Jakarta dalam memperjuangkan kehidupan perburuhan di DKI Jakarta melalui perumusan kebijakan di pemerintah. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori yang dimiliki oleh Richard Katz dan Peter Mair tentang tiga wajah organisasi partai yang terdiri dari organisasi partai tingkat akar rumput, organisasi partai tingkat pusat dan organisasi partai di tingkat jabatan publik. Dari teori tersebut selanjutnya ditinjau sejauhmana PDI-P DKI Jakarta melaksanakan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, sehingga dapat memunculkan tawarantawaran kebijakan mengenai perburuhan di DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajah organisasi PDI-P DKI Jakarta pada tingkat akar rumput dan ditingkat kantor pusat masih lemah dalam melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan mengenai persoalan buruh, sehingga tidak adanya usulan kebijakan mengenai perburuhan yang muncul. Usulan kebijakan yang ada, praktis hanya berasal dari inisiatif organisasi PDI-P DKI Jakarta di tingkat jabatan publik yaitu mendorong revisi Perda DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan dan mengusulkan Peraturan Daerah tentang aturan waktu kerja bagi ibu hamil.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
