Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penerapan persyaratan hygiene sanitasi produk makanan oleh pelaku usaha (studi kasus usaha mikro di kota Pangkalpinang)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Juwita Alisandri, (NIM. 4011911100)
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-05-24 04:30:40
Abstract :
Penerapan persyaratan hygiene sanitasi adalah salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan. Beberapa pelaku usaha di Kota Pangkalpinang terkesan mengabaikan hal tersebut. Hal ini melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pangan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yaitu kerugian materiil dan immateriil. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada kerugian yang dilaporkan oleh konsumen kepada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, namun bukan berarti konsumen tidak dirugikan atas pelanggaran persyaratan hygiene sanitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan persyaratan hygiene sanitasi oleh pelaku usaha mikro di Kota Pangkalpinang serta untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan terhadap pelanggaran pelaksanaan persyaratan hygiene sanitasi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini pertama, penerapan persyaratan hygiene sanitasi produk makanan oleh pelaku usaha adalah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen berupa pertanggungjawaban preventif maupun represif. Pelaku usaha akan selalu bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan tidak bersalah atas kerugian konsumen yang disebabkan karena wanprestasi atau kerugian konsumen karena perbuatan melawan hukum.
Penerapan persyaratan hygiene sanitasi adalah salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan. Beberapa pelaku usaha di Kota Pangkalpinang terkesan mengabaikan hal tersebut. Hal ini melanggar Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pangan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2006 sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yaitu kerugian materiil dan immateriil. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, tidak ada kerugian yang dilaporkan oleh konsumen kepada Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, namun bukan berarti konsumen tidak dirugikan atas pelanggaran persyaratan hygiene sanitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan persyaratan hygiene sanitasi oleh pelaku usaha mikro di Kota Pangkalpinang serta untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang dirugikan terhadap pelanggaran pelaksanaan persyaratan hygiene sanitasi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini pertama, penerapan persyaratan hygiene sanitasi produk makanan oleh pelaku usaha adalah telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen berupa pertanggungjawaban preventif maupun represif. Pelaku usaha akan selalu bertanggung jawab sampai ia bisa membuktikan tidak bersalah atas kerugian konsumen yang disebabkan karena wanprestasi atau kerugian konsumen karena perbuatan melawan hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
