Eksistensi local bossism di Kolong Retensi Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bangka Belitung
Author
Silvia Yulianingsi, (NIM. 5022011009)
Subject
JA Political science (General)
Datestamp
2024-08-30 02:09:40
Abstract :
Penelitian ini akan menguji konsep local bossism dalam penegakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi suatu penyebab munculnya permasalahan khususnya di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang Kota Pangkalpinang. Pada kenyataannya kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang bukan diperuntukan untuk berjualan melainkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membuat taman. Munculnya keberadaan pedagang kaki lima membuat kawasan tersebut menjadi semrawut akibatnya pedagang kaki lima mendirikan bangunan semi permanen seperti booth container. Kemudian tidak ada perizinan dari Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang untuk berjualan di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi local bossism dalam aktivitas pedagang kaki lima di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang dan strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghadapi local bossism di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang. Penelitian ini menggunakan konsep Local Bossism oleh John Thayer Sidel sebagai teori utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menganggap relevan mengenai permasalahan eksistensi local bossism pada aktivitas pedagang kaki lima di Kolong Retensi Kacang Pedang. Sumber data primernya berasal dari wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dengan mewawancarai local bossism, pedagang kaki lima, DPRD Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi UMKM Kota Pangkalpinang dan Perdagangan, Satpol PP Kota Pangkalpinang dan Masyarakat Pengunjung. Eksistensi local bossism dilindungi langsung oleh oknum politisi sehingga local bossism ini memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta menyebabkan pedagang kaki lima mengalami ketergantungan kepada local bossism. Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki strategi dalam menghadapi local bossism di kolong retensi kacang pedang yaitu (1) Penegakan Hukum (2) Negosiasi Langsung Dengan Local Bossism (3) Pemindahan Tempat Pedagang Kaki Lima. Kronik negosiasi negara versus local bossism: pilihan akomodasi melalui legalisasi atau penegakan hukum yakni (1) Ruang Legalisasi Revisi RTRW Sebagai Ruang Publik (2) Pemetaan Aktor Sebagai Mitra (3) Penyusunan Aturan Main.
Penelitian ini akan menguji konsep local bossism dalam penegakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kehadiran pedagang kaki lima menjadi suatu penyebab munculnya permasalahan khususnya di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang Kota Pangkalpinang. Pada kenyataannya kawasan Kolong Retensi Kacang Pedang bukan diperuntukan untuk berjualan melainkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membuat taman. Munculnya keberadaan pedagang kaki lima membuat kawasan tersebut menjadi semrawut akibatnya pedagang kaki lima mendirikan bangunan semi permanen seperti booth container. Kemudian tidak ada perizinan dari Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang untuk berjualan di kawasan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi local bossism dalam aktivitas pedagang kaki lima di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang dan strategi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menghadapi local bossism di bantaran Kolong Retensi Kacang Pedang. Penelitian ini menggunakan konsep Local Bossism oleh John Thayer Sidel sebagai teori utama dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif menganggap relevan mengenai permasalahan eksistensi local bossism pada aktivitas pedagang kaki lima di Kolong Retensi Kacang Pedang. Sumber data primernya berasal dari wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara dengan mewawancarai local bossism, pedagang kaki lima, DPRD Kota Pangkalpinang, Dinas Koperasi UMKM Kota Pangkalpinang dan Perdagangan, Satpol PP Kota Pangkalpinang dan Masyarakat Pengunjung. Eksistensi local bossism dilindungi langsung oleh oknum politisi sehingga local bossism ini memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi serta menyebabkan pedagang kaki lima mengalami ketergantungan kepada local bossism. Pemerintah Kota Pangkalpinang memiliki strategi dalam menghadapi local bossism di kolong retensi kacang pedang yaitu (1) Penegakan Hukum (2) Negosiasi Langsung Dengan Local Bossism (3) Pemindahan Tempat Pedagang Kaki Lima. Kronik negosiasi negara versus local bossism: pilihan akomodasi melalui legalisasi atau penegakan hukum yakni (1) Ruang Legalisasi Revisi RTRW Sebagai Ruang Publik (2) Pemetaan Aktor Sebagai Mitra (3) Penyusunan Aturan Main.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
