Penjatuhan Pidana Maksimum Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 244/Pid./ 2013/PT.SMG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Ayu, Lestary Ningsih
Subject
Hukum
Datestamp
2019-01-31 04:08:36
Abstract :
Kata Kunci : Pidana Maksimum, Tindak Pidana Asusila, Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali menjadi korban kejahatan karena keterbatasan nalar mereka yang tentunya sulit untuk membedakan orang yang ingin melakukan kejahatan. Karena rendahnya kemampuan nalar ini juga menyebabkan para penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, terutama tindak pidana pidana asusila yang dewasa ini ramai terjadi. Tindak pidana asusila dari waktu ke waktu terus menunjukan peningkatan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena selain sering terjadi pada anak-anak dan penyandang disabilitas, tindak pidana asusila juga kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perkara Nomor. 244/Pid./2013/PT.SMG terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana Pasal 289 KUHP dan dijatuhi pidana selama 10 tahun penjara. Sedangkan maksimum pidana dalam Pasal 289 KUHP adalah 9 tahun penjara, ini berarti hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum adalah tidak tepat, karena hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila lamanya pidana pada tindak pidana asusila adalah belum efektiv dalam menurunkan angka kejahatan, maka seharusnya lamanya pidana pada tindak pidana asusila dalam KUHP adalah diperberat.
Kata Kunci : Pidana Maksimum, Tindak Pidana Asusila, Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali menjadi korban kejahatan karena keterbatasan nalar mereka yang tentunya sulit untuk membedakan orang yang ingin melakukan kejahatan. Karena rendahnya kemampuan nalar ini juga menyebabkan para penyandang disabilitas tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri. Keadaan inilah yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, terutama tindak pidana pidana asusila yang dewasa ini ramai terjadi. Tindak pidana asusila dari waktu ke waktu terus menunjukan peningkatan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena selain sering terjadi pada anak-anak dan penyandang disabilitas, tindak pidana asusila juga kerap terjadi di lingkungan pendidikan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana maksimum dihubungkan dengan tindak pidana asusila berdasarkan KUHP dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan KUHP dalam perkara tindak pidana asusila terhadap penyandang disabilitas. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perkara Nomor. 244/Pid./2013/PT.SMG terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana asusila sebagaimana Pasal 289 KUHP dan dijatuhi pidana selama 10 tahun penjara. Sedangkan maksimum pidana dalam Pasal 289 KUHP adalah 9 tahun penjara, ini berarti hakim menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi pidana maksimum adalah tidak tepat, karena hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila lamanya pidana pada tindak pidana asusila adalah belum efektiv dalam menurunkan angka kejahatan, maka seharusnya lamanya pidana pada tindak pidana asusila dalam KUHP adalah diperberat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
