Tinjauan Hukum Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Kerja Karena Menolak Mutasi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 638K/Pdt.Sus-PHI/2014)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Muhammad, Nurfahroji
Subject
Hukum
Datestamp
2019-01-31 04:09:14
Abstract :
Kata Kunci : Menolak Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja. Masalah ketenagakerjaan bukan saja terjadi pada bidang industri, baik di bidang elektronik, mesin, perkapalan maupun perkebunan dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan juga terjadi dalam hubungan antara pengusaha toko dengan pegawainya yang ada dalam lingkungan toko tersebut. Pengusaha seharusnya menjalankan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya. Penegakan aturan hukum oleh lembaga terkait, yang diharapkan melindungi kaum pekerja dari kesewenangan pengusaha, ternyata belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, aturan hukum yang ada, tidak mengatur secara jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga merugikan pekerja. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk memberikan pandangan bahwa pengusaha tidak dapat melakukan mutasi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengesampingkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha tidak sah karena telah melanggar Undang ?Undang Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik tentang tata cara mutasi maupun tata cara penjatuhan sanksi. Faktanya penerapan aturan hukum maupun penegak hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja/buruh dari segala bentuk kesewenangwenangan pengusaha. Hal ini terlihat dari putusan majelis hakim yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan, sehingga Lenny Christiany harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Kesimpulan) Putusan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami oleh Lenny Christiany tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang ?Undang Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pembuat Undang-Undang agar lebih terperinci dalam membuat sebuah aturan hukum. Selain itu penulis juga menghimbau kepada seluruh aparat penehak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sumpah jabatnnya.
Kata Kunci : Menolak Mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja. Masalah ketenagakerjaan bukan saja terjadi pada bidang industri, baik di bidang elektronik, mesin, perkapalan maupun perkebunan dan lain-lain. Masalah ketenagakerjaan juga terjadi dalam hubungan antara pengusaha toko dengan pegawainya yang ada dalam lingkungan toko tersebut. Pengusaha seharusnya menjalankan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya. Penegakan aturan hukum oleh lembaga terkait, yang diharapkan melindungi kaum pekerja dari kesewenangan pengusaha, ternyata belum berjalan secara optimal. Di sisi lain, aturan hukum yang ada, tidak mengatur secara jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga merugikan pekerja. Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk memberikan pandangan bahwa pengusaha tidak dapat melakukan mutasi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan mengesampingkan hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh pengusaha tidak sah karena telah melanggar Undang ?Undang Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, baik tentang tata cara mutasi maupun tata cara penjatuhan sanksi. Faktanya penerapan aturan hukum maupun penegak hukumnya belum sepenuhnya melindungi hak-hak pekerja/buruh dari segala bentuk kesewenangwenangan pengusaha. Hal ini terlihat dari putusan majelis hakim yang mengesampingkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakejaan, sehingga Lenny Christiany harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (Kesimpulan) Putusan yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami oleh Lenny Christiany tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Undang ?Undang Nonor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pembuat Undang-Undang agar lebih terperinci dalam membuat sebuah aturan hukum. Selain itu penulis juga menghimbau kepada seluruh aparat penehak hukum untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan sumpah jabatnnya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
