Akibat Hukum dan Permasalahan Yang Timbul Dalam Pemberian Kuasa Ditinjau Dari Hukum Perdata
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Sianturi, Malini
Subject
Hukum
Datestamp
2025-03-06 07:52:47
Abstract :
mengingat, bahwa setiap subjek hukum boleh mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri sepanjang tidak melanggar norma-norma yang sudah ada hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang dikenal dengan azas kebebasan berkontrak dengan tetap mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu setiap subjek hukum merasa perlu untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk kepentingan hukumnya. Subjek hukum tersebut boleh melakukan suatu perbuatan hukum yaitu pemberian kuasa dalam bentuk surat kuasa biasa atau surat kuasa khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan surat kuasa tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Normatif yang didukung oleh Studi Kepustakaan dan Penelitian Sosiologi yang didukung oleh studi. lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kesimpulan bahwa upah merupakan unsur yang menentukan dalam pemberian kuasa. Saran dalam pemberian surat kuasa dalam praktek baik bagi pengacara praktek maupun advokat diharapkan agar instansi pemerintah yang berwenang untuk itu mempertimbangkan secara lebih tepat dan teliti mengenai kepribadian yang bersangkutan, agar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dapat ditegakkan secara murni dan konsekuen di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
mengingat, bahwa setiap subjek hukum boleh mengadakan perjanjian menurut kehendaknya sendiri sepanjang tidak melanggar norma-norma yang sudah ada hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang dikenal dengan azas kebebasan berkontrak dengan tetap mengacu kepada pasal 1320 KUH Perdata, oleh karena itu setiap subjek hukum merasa perlu untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk kepentingan hukumnya. Subjek hukum tersebut boleh melakukan suatu perbuatan hukum yaitu pemberian kuasa dalam bentuk surat kuasa biasa atau surat kuasa khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan surat kuasa tersebut. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Normatif yang didukung oleh Studi Kepustakaan dan Penelitian Sosiologi yang didukung oleh studi. lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kesimpulan bahwa upah merupakan unsur yang menentukan dalam pemberian kuasa. Saran dalam pemberian surat kuasa dalam praktek baik bagi pengacara praktek maupun advokat diharapkan agar instansi pemerintah yang berwenang untuk itu mempertimbangkan secara lebih tepat dan teliti mengenai kepribadian yang bersangkutan, agar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dapat ditegakkan secara murni dan konsekuen di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
