Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Akuisisi Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Terbuka Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Studi Kasus Atas A
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Antonius Kristiyanto, Wahyu Indriya
Subject
Manajemen Keuangan
Datestamp
2021-04-09 02:05:01
Abstract :
Akuisisi atau pengambilalihan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengembangkan usaha yang diharapkan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, akuisi harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang melakukan akuisisi yang bersifat material, harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Selanjutnya, akuisisi yang mengandung unsur benturan kepentingan harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Lebih lanjut, akuisisi yang melibatkan perusahaan publik sebagai perusahaan target harus memenuhi peraturan Bapepem No. IX.H.l tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Penclitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban berdasarkan asas-asas hukum tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sebagaimana diatur di dalam UUPT, UUPM maupun peraturan-peraturan Bapepam tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memusatkan penelitian pada masalah-masalah yang ada dan menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti yaitu melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk terhadap PT Fajar Bumi Sakti, PT Darma Henwa Tbk dan PT Pendopo Energi Batubara. Ada kontroversi yang timbul atas transaksi tersebut tentang keharusan memenuhi peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan IX. E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan IX.H.l tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak harus mengacu kepada kepada IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena tidak dapat dipandang sebagai satu kesatuan transaksi.Tentang kewajaran nilai transaksi diperoleh kesimpulan bahwa ada sebagian transaksi yang tidak wajar sehingga harus dilakukan revisi atau perubahan perjanjian jual beli. Namun demikian ada masalah yang tetap belum terjawab apakah transaksi tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena Bapepam-LK telah memutuskan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan meskipun hal tersebut belum dibuktikan.
Akuisisi atau pengambilalihan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengembangkan usaha yang diharapkan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, akuisi harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) serta peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang melakukan akuisisi yang bersifat material, harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Selanjutnya, akuisisi yang mengandung unsur benturan kepentingan harus memenuhi peraturan Bapepam No. IX.E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Lebih lanjut, akuisisi yang melibatkan perusahaan publik sebagai perusahaan target harus memenuhi peraturan Bapepem No. IX.H.l tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Penclitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban berdasarkan asas-asas hukum tentang perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sebagaimana diatur di dalam UUPT, UUPM maupun peraturan-peraturan Bapepam tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memusatkan penelitian pada masalah-masalah yang ada dan menggambarkan fakta tentang masalah yang diteliti yaitu melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Bumi Resources Tbk terhadap PT Fajar Bumi Sakti, PT Darma Henwa Tbk dan PT Pendopo Energi Batubara. Ada kontroversi yang timbul atas transaksi tersebut tentang keharusan memenuhi peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Peraturan IX. E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan IX.H.l tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak harus mengacu kepada kepada IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha karena tidak dapat dipandang sebagai satu kesatuan transaksi.Tentang kewajaran nilai transaksi diperoleh kesimpulan bahwa ada sebagian transaksi yang tidak wajar sehingga harus dilakukan revisi atau perubahan perjanjian jual beli. Namun demikian ada masalah yang tetap belum terjawab apakah transaksi tersebut harus memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.l tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena Bapepam-LK telah memutuskan bahwa transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan meskipun hal tersebut belum dibuktikan.
File :
2005115422_Antonius Kristiyanto Wahyu_Cover-Daftar Isi.pdf
2005115422_Antonius Kristiyanto Wahyu_BAB I.pdf
2005115422_Antonius Kristiyanto Wahyu_BAB II,III,IV.pdf
2005115422_Antonius Kristiyanto Wahyu_BAB V.pdf
2005115422_Antonius Kristiyanto Wahyu_Daftar Pustaka.pdf
2005115422_Antonius Kristiyanto Wahyu_Lampiran.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
