Analisis Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Pasal 2 Ayat (1) Dan Penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Aronggear, Achmad Fauzan
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-09 02:05:59
Abstract :
Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pcmbcrantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan kajian yakni ketentuan kata "dapat" dan kebolehan memidana perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dianggap terccla oleh masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: I.Apakah pengertian kata "dapar ··yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran ganda schingga tidak mcncerminkan kepastian hukum? 2.Apakah Penjelasan Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "melawan hukum" yaitu yang bukan saja bertentangan dengan pcrawran perundang-undangan tetapi bet1entangan dengan rasa keadi ian a tau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah melanggar asas legalitas?. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni: 1.penelitian ini bet1ujuan untuk mengetahui pengertian kata '·dapaf' dalam Pasal 2 Ayat (!) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2.Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 'I Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas kgalitas dalam hukum pidana.Manfaat penelitian ini ada 2 (dua). yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.Metode penelitian yang digunakan adalah metodc pcnclitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penclitian tcrhadap data yang sudah didokumentasikan. Kesimpulan dari penelitian ini ada:? (dua). yakni: I. Kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nom or 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nom or 20 Tahun 200 I tentang Pcmberanta~~ttl Tindak Pidana Korupsi. mempunyai pengcrtian ganda schingga tidak membcrikan kcadilan dan kepastian hukum. 2. Penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat tclah melanggar asas legalitas. Sebab. asas legalitas merupakan suatu tuntutan aka11 kepastian hukum yakni sesesorang hanya dapat dituntut dn diadili atas dasar suatu pcraturan perundang-undangan yang tertulis, yang telah lebih dahulu ada. Scsuai dcngan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran sebagai bcrikut: I. Penulis mcnyarankan supaya dilakukan perubahan Pasal 2 Ayat (I) Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan kata "dapat'· yang tcrdapat pada frasa ''dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ... Schingga tercipta suatu kepastian hukum. 2. Penulis juga menyarankan dilakukan pcrubahan penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang?Undang Nonwr 31 Tahun 1999 Jo lJndang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I tcntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya tercipta kepatian hukum scsuai dengan tujuan asas lcgalitas.
Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pcmbcrantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan kajian yakni ketentuan kata "dapat" dan kebolehan memidana perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dianggap terccla oleh masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: I.Apakah pengertian kata "dapar ··yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki penafsiran ganda schingga tidak mcncerminkan kepastian hukum? 2.Apakah Penjelasan Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "melawan hukum" yaitu yang bukan saja bertentangan dengan pcrawran perundang-undangan tetapi bet1entangan dengan rasa keadi ian a tau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah melanggar asas legalitas?. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yakni: 1.penelitian ini bet1ujuan untuk mengetahui pengertian kata '·dapaf' dalam Pasal 2 Ayat (!) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2.Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 'I Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan asas kgalitas dalam hukum pidana.Manfaat penelitian ini ada 2 (dua). yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.Metode penelitian yang digunakan adalah metodc pcnclitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penclitian tcrhadap data yang sudah didokumentasikan. Kesimpulan dari penelitian ini ada:? (dua). yakni: I. Kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nom or 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nom or 20 Tahun 200 I tentang Pcmberanta~~ttl Tindak Pidana Korupsi. mempunyai pengcrtian ganda schingga tidak membcrikan kcadilan dan kepastian hukum. 2. Penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat tclah melanggar asas legalitas. Sebab. asas legalitas merupakan suatu tuntutan aka11 kepastian hukum yakni sesesorang hanya dapat dituntut dn diadili atas dasar suatu pcraturan perundang-undangan yang tertulis, yang telah lebih dahulu ada. Scsuai dcngan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran-saran sebagai bcrikut: I. Penulis mcnyarankan supaya dilakukan perubahan Pasal 2 Ayat (I) Undang?Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tcntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan kata "dapat'· yang tcrdapat pada frasa ''dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ... Schingga tercipta suatu kepastian hukum. 2. Penulis juga menyarankan dilakukan pcrubahan penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni dengan menghapuskan penjelasan Pasal 2 Ayat (I) Undang?Undang Nonwr 31 Tahun 1999 Jo lJndang-Undang Nomor 20 Tahun 200 I tcntang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Supaya tercipta kepatian hukum scsuai dengan tujuan asas lcgalitas.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
