Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Sudut Hukum Tata Negara (Ana/isis Putusan MK Nomor. 56/PUUVl/ 2008), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009. Hal. (95+ix)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Kodir, Abdul
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-09 02:06:37
Abstract :
Eksistensi lembaga eksekutif dalam kehidupan bernegara dilaksanakan dengan cara pengisian pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, dan untuk itu sarana yang dipergunakan adalah melalui Pemilihan Umum. Begitu pula halnya di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka · pemilihan terhadap Presiden dan W akil Presiden dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan W akil Presiden menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk itulah penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai implementasi pemilihan umum Presiden dan W akil Presiden di Indonesia; dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap hak warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi Presiden dan Wakil Pr.esiden. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terhadap 2 masalah tersebt diatas mempergunakan pendekatan normatif, di mana kajian akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PU-VI/2008. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer didapat dari sumber hukum berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan materi pembahasan penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para ahli hukpm yang tertuang dalam bentuk buku maupun sumber lain sepanjang berkenaan dengan materi penelitian. Basil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sebagai pelaksanaan "kedaulatan rakyat" yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", di samping itu penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga bersifat "demokratis dan beradab" yang diharapkan dapat menghasilkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan W akil Presiden. Kemudian pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak konstitusional warga negara, di mana peran serta warga negara dalam pengusulan dan pendaftaran calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden sangat ditentukan oleh partai politik, disamping itu kriteria Presiden dan Wakil Presiden cenderung lebih ditentukan oleh partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Eksistensi lembaga eksekutif dalam kehidupan bernegara dilaksanakan dengan cara pengisian pejabat Presiden dan Wakil Presiden yang akan menjadi pemegang kekuasaan eksekutif, dan untuk itu sarana yang dipergunakan adalah melalui Pemilihan Umum. Begitu pula halnya di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka · pemilihan terhadap Presiden dan W akil Presiden dilaksanakan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan W akil Presiden menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk itulah penelitian ini memfokuskan pada permasalahan mengenai implementasi pemilihan umum Presiden dan W akil Presiden di Indonesia; dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap hak warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk menjadi Presiden dan Wakil Pr.esiden. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terhadap 2 masalah tersebt diatas mempergunakan pendekatan normatif, di mana kajian akan didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PU-VI/2008. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer didapat dari sumber hukum berupa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan materi pembahasan penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pendapat para ahli hukpm yang tertuang dalam bentuk buku maupun sumber lain sepanjang berkenaan dengan materi penelitian. Basil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sebagai pelaksanaan "kedaulatan rakyat" yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", di samping itu penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga bersifat "demokratis dan beradab" yang diharapkan dapat menghasilkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan W akil Presiden. Kemudian pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak konstitusional warga negara, di mana peran serta warga negara dalam pengusulan dan pendaftaran calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden sangat ditentukan oleh partai politik, disamping itu kriteria Presiden dan Wakil Presiden cenderung lebih ditentukan oleh partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
