Perlindungan Hokum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Khusus Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001 (Studi Kasus No: 21 I Pid. B I 2006 I PN.TNG) atas nama terdakwa Tarmono bin Brojo Utomo,
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Rusman, Alex
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-09 02:07:11
Abstract :
Dalam era perkembangannya kehidupan saat ini dan diiringi pertumbuhan penduduk yang meningkat sangat mempengaruhi akan kelangsungan hidup masing-masing. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia yang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, dalam sebuah masyarakat industri akan selalu timbul ide untuk membuat, menciptakan, dan memproduksi suatu barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka akan terdapat sekelompok orang yang menjadi pengusaha dalam bidangnya masing-masing terutama di bidang perdagangan baik barang ataupun jasa. Akan tetapi akan ada pula segelintir orang yang mempunyai keinginan yang sama yaitu mencari keuntungan tapi dengan cara yang singkat atau mudah, atau dengan kata lain memiliki itikad tidak baik, contohnya dengan melakukan tindakan pemalsuan merek. Dalam skripsi ini rumusan masalahnya adalah apa saja bentuk tindak pidana pemalsuan merek yang dilakukan pemalsu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai ketentuan khusus dan KUHP sebagai ketentuan umum dan bagaimana proses penyelesaiannya menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Maksud dan tujuan penulisan adalah untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam kasus sengketa merek, bagaimana proses penyelesaian kasus sengketa merek, untuk mengetahui apasaja yang dikatakan pemalsuan merek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku dan peraturan perundangan dari beberapa perpustakaan yang ada di Jakarta kemudian dianalisa secara ilmiah dan sistimatik. Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana khusus yang diatur pada Undang-undang khusus merek yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahu 2001 sebagai ketentuan khusus, KUHP dan KUHAP sebagai ketentuan umum. Bentuk tindak pidana pemalsuan merek dapat berupa kejahatan dan dapat berupa pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna memperoleh keuntungan sebesar-besamya dengan cara yang instan dan merugikan orang lain. Proses penyelesaiannya adalah dilakukan pengamatan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik petugas HAKI khusus Merek dengan penyidik Polri. Setelah dianggap lengkap dan sempurna kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Sebagai saran yang dapat diberikan adalah untuk mencegah terjadinya Tindak pidana pemalsuan merek, maka pemilik merek dan petugas HAKI harus meningkatkan kasadaran hukum dalam per-merekan.
Dalam era perkembangannya kehidupan saat ini dan diiringi pertumbuhan penduduk yang meningkat sangat mempengaruhi akan kelangsungan hidup masing-masing. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia yang mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, dalam sebuah masyarakat industri akan selalu timbul ide untuk membuat, menciptakan, dan memproduksi suatu barang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka akan terdapat sekelompok orang yang menjadi pengusaha dalam bidangnya masing-masing terutama di bidang perdagangan baik barang ataupun jasa. Akan tetapi akan ada pula segelintir orang yang mempunyai keinginan yang sama yaitu mencari keuntungan tapi dengan cara yang singkat atau mudah, atau dengan kata lain memiliki itikad tidak baik, contohnya dengan melakukan tindakan pemalsuan merek. Dalam skripsi ini rumusan masalahnya adalah apa saja bentuk tindak pidana pemalsuan merek yang dilakukan pemalsu menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai ketentuan khusus dan KUHP sebagai ketentuan umum dan bagaimana proses penyelesaiannya menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Maksud dan tujuan penulisan adalah untuk menambah dan mengembangkan wawasan dalam kasus sengketa merek, bagaimana proses penyelesaian kasus sengketa merek, untuk mengetahui apasaja yang dikatakan pemalsuan merek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku dan peraturan perundangan dari beberapa perpustakaan yang ada di Jakarta kemudian dianalisa secara ilmiah dan sistimatik. Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana khusus yang diatur pada Undang-undang khusus merek yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahu 2001 sebagai ketentuan khusus, KUHP dan KUHAP sebagai ketentuan umum. Bentuk tindak pidana pemalsuan merek dapat berupa kejahatan dan dapat berupa pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna memperoleh keuntungan sebesar-besamya dengan cara yang instan dan merugikan orang lain. Proses penyelesaiannya adalah dilakukan pengamatan, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik petugas HAKI khusus Merek dengan penyidik Polri. Setelah dianggap lengkap dan sempurna kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Sebagai saran yang dapat diberikan adalah untuk mencegah terjadinya Tindak pidana pemalsuan merek, maka pemilik merek dan petugas HAKI harus meningkatkan kasadaran hukum dalam per-merekan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
