Perlindungan Hukum Bagi Anak Perempuan Korban Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Timur Suatu Perspektif Viktimologis ( Lp No.:1454/ Kl Viii/ 08/ Res Jaktim)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Binsar, Binsar
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-16 07:07:25
Abstract :
Seseorang yang dijual, dapat dikatakan sebagai tindak pidana Perdagangan Orang apabila unsur-unsumya sudah terpenuhi, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU No.2 I tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Manakala seorang anak perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang maka penerapan pasalnya bukanlah pasal yang ada pada UU tentang Perlindungan Anak, tetapi sudah secara khusus diatur dalam UU No.2! tahun 2007 tentang PTPPO. Sebenamya sudah ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang sebelumnya, seperti pasal 297 KUHP dan pasal 83 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi secara khusus tentang Perdagangan, Penjualan serta Penculikan Anak. Hal ini membuat kesulitan dalam memahami konteks yang ada pada pasal tersebut karena menimbulkan multitafsir. Berdasarkan asas hukum Lex Specillis Derogat lex Generaly, sudah barang tentu kita menggunakan UU yang secara khusus mengatur Tindak Pidana tersebut. Rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah mencermati apakah UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi serta apakah sanksi yang diberikan bagi pelaku sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi serta mengetahui apakah sanksi yang diberikan bagi pelaku sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu permasalahan yang berkisar pada peraturan dengan penerapannya dalam praktik. Sedangkan penelitian empiris sebagai informasi pendukung. Sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku?buku teks, pendapat sarjana dan bahan sumber hukum yang lain yang mendukung penulisan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan ini dipaparkan, disistemisasi dan kemudian dianalisis untuk mengintepretasikan hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang didapat dari analisis bahan hukum dan pembahasan adalah Undang-undang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi, namun dalam penerapan hukumnya belum maksimal. Hendaknya usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama yang dilakukan untuk kepentingan bersama.
Seseorang yang dijual, dapat dikatakan sebagai tindak pidana Perdagangan Orang apabila unsur-unsumya sudah terpenuhi, sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU No.2 I tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Manakala seorang anak perempuan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang maka penerapan pasalnya bukanlah pasal yang ada pada UU tentang Perlindungan Anak, tetapi sudah secara khusus diatur dalam UU No.2! tahun 2007 tentang PTPPO. Sebenamya sudah ada ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang sebelumnya, seperti pasal 297 KUHP dan pasal 83 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan definisi secara khusus tentang Perdagangan, Penjualan serta Penculikan Anak. Hal ini membuat kesulitan dalam memahami konteks yang ada pada pasal tersebut karena menimbulkan multitafsir. Berdasarkan asas hukum Lex Specillis Derogat lex Generaly, sudah barang tentu kita menggunakan UU yang secara khusus mengatur Tindak Pidana tersebut. Rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah mencermati apakah UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi serta apakah sanksi yang diberikan bagi pelaku sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah UU Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi serta mengetahui apakah sanksi yang diberikan bagi pelaku sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu permasalahan yang berkisar pada peraturan dengan penerapannya dalam praktik. Sedangkan penelitian empiris sebagai informasi pendukung. Sumber bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku?buku teks, pendapat sarjana dan bahan sumber hukum yang lain yang mendukung penulisan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan ini dipaparkan, disistemisasi dan kemudian dianalisis untuk mengintepretasikan hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang didapat dari analisis bahan hukum dan pembahasan adalah Undang-undang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan perlindungan bagi anak yang mengalami situasi khusus dan rawan eksploitasi, namun dalam penerapan hukumnya belum maksimal. Hendaknya usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama yang dilakukan untuk kepentingan bersama.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
