Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Transmigran Ditinjau Dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
MUHAM, DANIEL SIMANGGARA SEMBIRING
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:23:21
Abstract :
Permasalahan Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah masalah pertanahan. Pemerintah melalui DEPNAKERTRANS membuat suatu program untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan program transmigrasi. Dalam program ini, pemerintah memberikan suatu lahan bersertifikat Hak milik kepada Transmigran untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraannya. Walaupun tanah tersebut bersertifikat hak milik, transmigran dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu 15 tahun tanpa ijin Khusus dari Bupati KDH. Tingkat II kepada orang lain karena pewarisan, hal ini dapat dilihat dari tulisan yang terdapat dalam sertifikat tersebut. Pembatasan ini didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigran. Hak yang diberikan oleh UU kepada pemegang Hak Milik hanya dibatasi oleh Pasal 6 UUP A yaitu berkaitan dengan fungsi sosial tanah, jadi pembatasan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tidaklah berkaitan dengan yang dimaksud Pasal 6 UUP A. Sehingga terlihat bahwa keputusan ini menyimpangi UU. Akan tetapi keputusan ini dipatuhi oleh transmigran dan dapat dilaksanakan tanpa ada pertentangan dari transmigran. Alasan pemerintah adalah bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi transmigran dari "disposedering" (terusir/terasing) terhadap tanah mereka, "pengasingan" dari tanah ini dengan sendirinya akan berakibat pada "pemiskinan" (pauperisme). Keputusan Menteri Dalam Negeri ini secara tidak langsung melindungi para pemegang hal milik atas tanah transmigran secara hukum terdapat pihak yang dapat memanfaatkan transmigran yang berakibat akan merugikan transmigran. Dalam hal ini metode hukum yang digunakan metode normatif (legal research) biasanya "hanya" merupakan basil studi dokumen. Agar keputusan Menteri Dalam Negeri ini dinilai tidak menyimpangi UU maka dirasakan perlu untuk ditingkatkan menjadi Undang-Undang atau diatur dalam UUPA
Permasalahan Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah masalah pertanahan. Pemerintah melalui DEPNAKERTRANS membuat suatu program untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah dengan program transmigrasi. Dalam program ini, pemerintah memberikan suatu lahan bersertifikat Hak milik kepada Transmigran untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraannya. Walaupun tanah tersebut bersertifikat hak milik, transmigran dilarang untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu 15 tahun tanpa ijin Khusus dari Bupati KDH. Tingkat II kepada orang lain karena pewarisan, hal ini dapat dilihat dari tulisan yang terdapat dalam sertifikat tersebut. Pembatasan ini didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Dari Hasil Pelaksanaan Transmigran. Hak yang diberikan oleh UU kepada pemegang Hak Milik hanya dibatasi oleh Pasal 6 UUP A yaitu berkaitan dengan fungsi sosial tanah, jadi pembatasan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tidaklah berkaitan dengan yang dimaksud Pasal 6 UUP A. Sehingga terlihat bahwa keputusan ini menyimpangi UU. Akan tetapi keputusan ini dipatuhi oleh transmigran dan dapat dilaksanakan tanpa ada pertentangan dari transmigran. Alasan pemerintah adalah bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi transmigran dari "disposedering" (terusir/terasing) terhadap tanah mereka, "pengasingan" dari tanah ini dengan sendirinya akan berakibat pada "pemiskinan" (pauperisme). Keputusan Menteri Dalam Negeri ini secara tidak langsung melindungi para pemegang hal milik atas tanah transmigran secara hukum terdapat pihak yang dapat memanfaatkan transmigran yang berakibat akan merugikan transmigran. Dalam hal ini metode hukum yang digunakan metode normatif (legal research) biasanya "hanya" merupakan basil studi dokumen. Agar keputusan Menteri Dalam Negeri ini dinilai tidak menyimpangi UU maka dirasakan perlu untuk ditingkatkan menjadi Undang-Undang atau diatur dalam UUPA
File :
2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_Cover- Daftar Isi.pdf
2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_BAB I.pdf
2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_BAB II-IV.pdf
2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_BAB V.pdf
2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_Daftar Pustaka.pdf
2005115107_ Daniel Simanggara Sembiring Muham_Lampiran.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
