Efektivitas Pemidanaan Praktek Prostitusi Warga Negara Asing Oleh Aparat Penegak Hukum Yang Terkait Di Wilayah Jakarta Dan Sekitarnya
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Haryanto, Aji Ludiro
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:23:58
Abstract :
M~alah prostitusi tidak dapat dipisahkan rendahnya kemarnpuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan di lingkungannya seperti tingginya jumlah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya keterarnpilan kerja dan moral agarna yang dimiliki oleh masyarakat.Beragarn pandangan orang terhadap kehidupan prostitusi dalarn sudut pandang yang berbeda-beda, seperti mengutuk maupun memaharni tentang orang-orang yang secara ekonomi hanya marnpu dengan mengandalkan modal tubuh itu untuk bertahan hidup, sehingga kegiatan prostitusi sebagai komoditi berlangsung, walaupun kehidupan pekerja seks komersial bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan juga dikutuk oleh masyarakat. Narnun dalam kenyataannya didunia prostitusi menjadi suatu komoditi yang menjanjikan disamping itu pula menumbuhkan harapan-harapan wanita tersebut mewujudkan dan mempertahankan realita hidup dan ·keluarganya, disisi lain prostitusi juga diperlukan sebagai ancaman saluran hal-hal yang kotor agar tidak mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengetahui jaringan pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Jakarta. Dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang . melatarbelakangi Warga Negara Asing melakukan prostitusi di Wilayah Jakarta dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait lainnya terhadap praktek prostitusi. Metode normaif yuridis yaitu Menganalisa tentang masalah yang selalu dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ditjen Imigrasi adalah sebuah institusi dalarn operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman & HAM RI bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi informasi dan melakukan penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Selain itu melakukan pemberian perizinan dan pelayanan administrasi serta melakukan kerjasama luar negeri yang terkait dalam masalah keimigrasian. Perlu adanya perubahan UU Keimigrasian yang memuat sanksi pidana terhadap WNA yang melakukan kejahatan kesusilaan khususnya WNA yang berkedok sebagai Pekerja, Perlu adanya koordinasi diantara aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi · hukuman terhadap para pelaku yang melibatkan PSK WNA sesuai ketentuan yang berlaku dan Perlu adanya koordinasi dengan perwakilan Negara RI yang berada di negara asai PSK WNA tersebut
M~alah prostitusi tidak dapat dipisahkan rendahnya kemarnpuan yang dimiliki oleh masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan di lingkungannya seperti tingginya jumlah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, serta rendahnya keterarnpilan kerja dan moral agarna yang dimiliki oleh masyarakat.Beragarn pandangan orang terhadap kehidupan prostitusi dalarn sudut pandang yang berbeda-beda, seperti mengutuk maupun memaharni tentang orang-orang yang secara ekonomi hanya marnpu dengan mengandalkan modal tubuh itu untuk bertahan hidup, sehingga kegiatan prostitusi sebagai komoditi berlangsung, walaupun kehidupan pekerja seks komersial bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan juga dikutuk oleh masyarakat. Narnun dalam kenyataannya didunia prostitusi menjadi suatu komoditi yang menjanjikan disamping itu pula menumbuhkan harapan-harapan wanita tersebut mewujudkan dan mempertahankan realita hidup dan ·keluarganya, disisi lain prostitusi juga diperlukan sebagai ancaman saluran hal-hal yang kotor agar tidak mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengetahui jaringan pekerja seks komersial yang dilakukan oleh Warga Negara Asing Di Wilayah Jakarta. Dan Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang . melatarbelakangi Warga Negara Asing melakukan prostitusi di Wilayah Jakarta dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi yang terkait lainnya terhadap praktek prostitusi. Metode normaif yuridis yaitu Menganalisa tentang masalah yang selalu dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ditjen Imigrasi adalah sebuah institusi dalarn operasionalnya bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman & HAM RI bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi informasi dan melakukan penindakan terhadap WNA yang melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Selain itu melakukan pemberian perizinan dan pelayanan administrasi serta melakukan kerjasama luar negeri yang terkait dalam masalah keimigrasian. Perlu adanya perubahan UU Keimigrasian yang memuat sanksi pidana terhadap WNA yang melakukan kejahatan kesusilaan khususnya WNA yang berkedok sebagai Pekerja, Perlu adanya koordinasi diantara aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi · hukuman terhadap para pelaku yang melibatkan PSK WNA sesuai ketentuan yang berlaku dan Perlu adanya koordinasi dengan perwakilan Negara RI yang berada di negara asai PSK WNA tersebut
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
