Merubah Citra Polri Di Kehidupan Masyarakat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Sebagai Penegak Hukum Khususnya Dalam Hal Penyidikan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Duto, Angoco
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:24:01
Abstract :
Angoco Duto, 2005115146, Merubah Citra POLRI Di Kehidupan Masyarakat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Sebagai Penegak Hukum Khususnya Dalam H(ll Penyidikan, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008. Dengan ini penulis akan menjelaskan isi abstraksi sebagai berikut : Penyidikan merupakan salah satu tugas yang dimiliki sepenuhnya oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalarn hal ini diatur dalam Undang-uadang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk mengungkap suatu perkara pidana. Dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Dalam mengungkap suatu perkara pidana penyidik Polri kerap kali tidak mengikuti proses prosedur yang telah diatur oleh Undang-U!1dang dan sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, timbul nilai buruk dari masyarakat umum tentang proses prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Dalam skripsi ini penulis akan membahas dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan nilai buruk Polri terhadap proses prosedur penyidika!l dan cara mengatasi .:nasalah tersebut.. Penulis
Angoco Duto, 2005115146, Merubah Citra POLRI Di Kehidupan Masyarakat Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Sebagai Penegak Hukum Khususnya Dalam H(ll Penyidikan, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008. Dengan ini penulis akan menjelaskan isi abstraksi sebagai berikut : Penyidikan merupakan salah satu tugas yang dimiliki sepenuhnya oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalarn hal ini diatur dalam Undang-uadang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk mengungkap suatu perkara pidana. Dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Dalam mengungkap suatu perkara pidana penyidik Polri kerap kali tidak mengikuti proses prosedur yang telah diatur oleh Undang-U!1dang dan sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh sebab itu, timbul nilai buruk dari masyarakat umum tentang proses prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Dalam skripsi ini penulis akan membahas dan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan nilai buruk Polri terhadap proses prosedur penyidika!l dan cara mengatasi .:nasalah tersebut.. Penulis
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
