Penentuan Jaminan Uang Dalam Penangguhan Penahanan ( Studi Kasus MARULAM BARINGIN H.PANGGABEAN ),
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Dharma, I Dewa Gede Widya
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:24:08
Abstract :
Masalah penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP, pasal ini merupak:an pasal penutup sekaligus merupak:an pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur masalah penahanan.. Memperhatikan pasal yang mengatur masalah penangguhan penahanan ini sangatlah minim sekali atau kurang lengkap. Dalam hal jaminan yang berwujud uang, ak:an menjadi suatu masalah yakni berupa besarnya uang jarninan untuk adanya suatu penangguhan penahanan. Dimana dalam KUHAP berserta penjelasannya tidak: mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini. Dalam KUHAP beserta penjelasanya tidak: mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini. Tujuan dalam penulisan skripsi ini dalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan penangguhan penahanan dalam prak:tek hukum acara pidana dan berusaha memeparkan masalah yang berkembang disak:itar pelak:sanaan penangguhan penahanan dengan uang sebagai penjamin nya.Adapun manfaat yang diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum, antara lain: Sebagai bahan acuan bagi penegak: hukum untuk menentukan besamya uang jaminan dan mengetahui ada korelasi antara penangguhan penahanan dengan tindak: pidana yang dilak:ukan pelak:u. Pengumpulan data dalam skripsi ini dilak:ukan dengan teknik wawancara.sedangkan teknik pegolahan data dan analisa data dalam penulisan skripsi ini penulis lak:ukan secara kwalitatif, yaitu suatu usaha penjabaran lebih jauh terhadap data-data yang diperoleh, sehingga diharapkan ak:an dapat memperjelas konteks permasalahannya dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis Dari hasil penelitian putusan pengadilan Jakarta selatan No.l622/pid.B/2008/PN.jkt.Sel bahwa penegak: hukum menetapkan besarnya uang jaminan dengan pertimbangan secara subyektif yaitu melihat kemampuan ekonomi,berat ringan nya tindak: pidana yang didak:wak:an dan aspek kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktek nya bahwa Penangguhan penahanan dengan jaminan uang tidak: mepengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan artinya proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.Pada akhir penulisan penulis mengemukak:an suatu saran yang berhubungan dengan penentuan jaminan uang dalam penangguhan penahanan, yaitu Berlakunya KUHAP selama kurang lebih 30 tahun telah menampakkan kekurangan-kekurangannya dalam pelak:sanaannya. sehingga perlu diadakannya pembaharuan hukum acara pidana khususnya yang menyangkut dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai upaya penaguhan penahanan
Masalah penangguhan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP, pasal ini merupak:an pasal penutup sekaligus merupak:an pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur masalah penahanan.. Memperhatikan pasal yang mengatur masalah penangguhan penahanan ini sangatlah minim sekali atau kurang lengkap. Dalam hal jaminan yang berwujud uang, ak:an menjadi suatu masalah yakni berupa besarnya uang jarninan untuk adanya suatu penangguhan penahanan. Dimana dalam KUHAP berserta penjelasannya tidak: mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini. Dalam KUHAP beserta penjelasanya tidak: mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini. Tujuan dalam penulisan skripsi ini dalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan penangguhan penahanan dalam prak:tek hukum acara pidana dan berusaha memeparkan masalah yang berkembang disak:itar pelak:sanaan penangguhan penahanan dengan uang sebagai penjamin nya.Adapun manfaat yang diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum, antara lain: Sebagai bahan acuan bagi penegak: hukum untuk menentukan besamya uang jaminan dan mengetahui ada korelasi antara penangguhan penahanan dengan tindak: pidana yang dilak:ukan pelak:u. Pengumpulan data dalam skripsi ini dilak:ukan dengan teknik wawancara.sedangkan teknik pegolahan data dan analisa data dalam penulisan skripsi ini penulis lak:ukan secara kwalitatif, yaitu suatu usaha penjabaran lebih jauh terhadap data-data yang diperoleh, sehingga diharapkan ak:an dapat memperjelas konteks permasalahannya dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis Dari hasil penelitian putusan pengadilan Jakarta selatan No.l622/pid.B/2008/PN.jkt.Sel bahwa penegak: hukum menetapkan besarnya uang jaminan dengan pertimbangan secara subyektif yaitu melihat kemampuan ekonomi,berat ringan nya tindak: pidana yang didak:wak:an dan aspek kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktek nya bahwa Penangguhan penahanan dengan jaminan uang tidak: mepengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan artinya proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.Pada akhir penulisan penulis mengemukak:an suatu saran yang berhubungan dengan penentuan jaminan uang dalam penangguhan penahanan, yaitu Berlakunya KUHAP selama kurang lebih 30 tahun telah menampakkan kekurangan-kekurangannya dalam pelak:sanaannya. sehingga perlu diadakannya pembaharuan hukum acara pidana khususnya yang menyangkut dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai upaya penaguhan penahanan
File :
I Dewa Gede Widya Dharma_2005115232_Cover-Daftar Isi.pdf
I Dewa Gede Widya Dharma_2005115232_BAB I.pdf
I Dewa Gede Widya Dharma_2005115232_BAB II, III, IV.pdf
I Dewa Gede Widya Dharma_2005115232_BAB V.pdf
I Dewa Gede Widya Dharma_2005115232_Daftar Pustaka.pdf
I Dewa Gede Widya Dharma_2005115232_Lampiran.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
