Akibat Hukum Yang Ditimbulkan
Dari Jual Beli Melalui Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik, v-vi, 118
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Akdor, Ari Syaikhul
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:24:44
Abstract :
Pasal 18 UUITE dan Pasal 1338 KUHPerdata merupakan suatu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar timbulnya bentuk-bentuk perjanjian baru seperti perjanjian jual beli melalui internet. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, bukti dan perjanjian elektronik telah diakui, namun pada kenyataanya transaksi melalui elektronik menyangkut keabsahan, tanggungjawab dan sistem pembuktiannya tidak dipahami oleh pihakpihak dalam jual beli sehingga diragukan oleh masyarakat dari aspek hukumnya Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian yaitu : 1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce)? 2. Bagaimana sistem pembuktian transaksi elekronik terhadap jual beli melalui internet (e-commerce) ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum jual beli melalui internet dan alat bukti yang digunakan apabila terjadi sengketa dalam jual beli melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. akibat hukum timbul karena adanya permasalahan terhadap keaslian data, keabsahan data, kerahasiaan data, keberadaan barang yang diperjual belikan, pembuktian kecakapan dari para pihak, wanprestasi dan yurisdiksi hukum, dan 2. sistem pembuktian hukum privat yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 1866 BW atau 164 HIR, sedangkan UUITE menambahkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik pada Pasal 5 UUITE. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut, pertama supaya kepada para pengguna akta elektronik dan tanda tangan elektronik dalam bertransaksi melalui jaringan digital yaitu memuat sebuah klausula khusus dalam kontrak yang menentukan bahwa para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut menyatakan kesepakatannya untuk menerima akta elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis yang sah. Kedua hendaknya para hakim menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan akta elektronik, tanda tangan elektronik dan cara kerja transaksi elektronik
Pasal 18 UUITE dan Pasal 1338 KUHPerdata merupakan suatu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar timbulnya bentuk-bentuk perjanjian baru seperti perjanjian jual beli melalui internet. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, bukti dan perjanjian elektronik telah diakui, namun pada kenyataanya transaksi melalui elektronik menyangkut keabsahan, tanggungjawab dan sistem pembuktiannya tidak dipahami oleh pihakpihak dalam jual beli sehingga diragukan oleh masyarakat dari aspek hukumnya Ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai masalah penelitian yaitu : 1. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli melalui internet (e-commerce)? 2. Bagaimana sistem pembuktian transaksi elekronik terhadap jual beli melalui internet (e-commerce) ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai akibat hukum jual beli melalui internet dan alat bukti yang digunakan apabila terjadi sengketa dalam jual beli melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. akibat hukum timbul karena adanya permasalahan terhadap keaslian data, keabsahan data, kerahasiaan data, keberadaan barang yang diperjual belikan, pembuktian kecakapan dari para pihak, wanprestasi dan yurisdiksi hukum, dan 2. sistem pembuktian hukum privat yang masih menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu pada Pasal 1866 BW atau 164 HIR, sedangkan UUITE menambahkan suatu bentuk sistem pembuktian elektronik pada Pasal 5 UUITE. Sesuai dengan kesimpulan penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut, pertama supaya kepada para pengguna akta elektronik dan tanda tangan elektronik dalam bertransaksi melalui jaringan digital yaitu memuat sebuah klausula khusus dalam kontrak yang menentukan bahwa para pihak yang terikat pada perjanjian tersebut menyatakan kesepakatannya untuk menerima akta elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti tertulis yang sah. Kedua hendaknya para hakim menguasai pengetahuan yang berkaitan dengan akta elektronik, tanda tangan elektronik dan cara kerja transaksi elektronik
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
