Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembakaran Hutan (Studi Kasus Pembakaran Hutan Yang Mengasap Di Propinsi Riau)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Soares, Agusto
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:26:27
Abstract :
Kebakaran hutan dalam skala luas menjadi kebiasaan tahunan di Propinsi Riau. Disebut demikian karena kebakaran yang menimbulkan asap tebal dan menganggu itu teijadi tiap musim tanam dan musim kering. Dalam kasus kebakaran hutan, faktor angin memang membantu tersebarnya api, tetapi pada umumnya api tidak akan tersebar jika tidak ada yang mulai membakar. Pembakaran inilah yang menjadi embrio terjadinya asap. Diduga pembakaran hutan banyak terjadi didalam wilayah hutan yang dikelola oleh perusahaan?perusahaan pemegang HPH Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap. Metode penulisan yang digunakan yang digunakan dalarn skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan huk.llm adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Dalam melakukan analisa bahan hukum maka metode yang digunakan adalah secara analisis deskriptis k.llalitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif Kesimpulan yang dapat diambil adalah perbuatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang mengakibatkan teijadinya asap dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap menggunakan strict liability karena mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum. Apabila dilakukan perorangan maka berlaku ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dimana dapat berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hokum tersebut, terhadap badan hokum dapat pula dikenakan sanksi tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPLH. Untuk itu diperlukan sosialisasi (penyuluhan) hukum kepada masyarakat, terutama peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana serta diperlukan kejelian dan kecermatan dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam hal pembuktian perkara-perkara pencemaran dan atau perusak lingkungan hidup. Aparat penegak hokum harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkomponen mengenai masalah-masalah lingkungan, berkaitan dengan saksi ahli keterangan ahli sebagai alat bukti dipersidangan.
Kebakaran hutan dalam skala luas menjadi kebiasaan tahunan di Propinsi Riau. Disebut demikian karena kebakaran yang menimbulkan asap tebal dan menganggu itu teijadi tiap musim tanam dan musim kering. Dalam kasus kebakaran hutan, faktor angin memang membantu tersebarnya api, tetapi pada umumnya api tidak akan tersebar jika tidak ada yang mulai membakar. Pembakaran inilah yang menjadi embrio terjadinya asap. Diduga pembakaran hutan banyak terjadi didalam wilayah hutan yang dikelola oleh perusahaan?perusahaan pemegang HPH Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan, yaitu apakah pembakaran hutan yang mengakibatkan asap sebagai tindak pidana lingkungan hidup dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan asap. Metode penulisan yang digunakan yang digunakan dalarn skripsi ini adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder sedangkan metode pengumpulan bahan huk.llm adalah dengan menggunakan metode studi literatur. Dalam melakukan analisa bahan hukum maka metode yang digunakan adalah secara analisis deskriptis k.llalitatif, sedangkan cara menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif Kesimpulan yang dapat diambil adalah perbuatan pembakaran hutan yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang mengakibatkan teijadinya asap dan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan yang mengakibatkan terjadinya asap menggunakan strict liability karena mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum. Apabila dilakukan perorangan maka berlaku ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) dan pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dimana dapat berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan apabila tindak pidana dilakukan oleh badan hukum maka yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hokum tersebut, terhadap badan hokum dapat pula dikenakan sanksi tata tertib sebagaimana diatur dalam pasal 47 UUPLH. Untuk itu diperlukan sosialisasi (penyuluhan) hukum kepada masyarakat, terutama peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban, serta batas-batas pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara arif dan bijaksana serta diperlukan kejelian dan kecermatan dari aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim dalam hal pembuktian perkara-perkara pencemaran dan atau perusak lingkungan hidup. Aparat penegak hokum harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang berkomponen mengenai masalah-masalah lingkungan, berkaitan dengan saksi ahli keterangan ahli sebagai alat bukti dipersidangan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
