Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat N0.541 I Pid.B I 2007 I Pn.Jkt.Pst)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Arbi, Ferdy
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-16 07:02:13
Abstract :
Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah Putusan Hakim Pidana No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST. yaitu dalam perkara perbuatan memperdagangkan anak, yang dilakukan oleh terdakwa YULIANTI als. YULI dengan dibantu oleh Rian Supriyatna (DPO), Terdakwa didakwa oleh penuntut umum Dengan dakwaan primair Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan susidair Pasal 330 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perdagangan anak dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan atau, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak, terdapat dalam Pasal 83 dan 88. Putusan hakim pidana No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena dalam putusan tersebut, hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tidak memberatkan bagi terdakwa dan masih terlalu ringan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak tersebut, dan mengurangi jumlah korban perdagangan anak yang ada di Indonesia serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Pemerintah telah serius dalam menangani dan mengatasi kejahatan perdagangan anak yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Republik Indonesia No.2 I Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh sebab itu kita semua berharap dengan di keluarkannya Undang-undang tersebut, mampu memberikan dampak yang positif. Hakim harus mengkaji dan menelah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditanganinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Manusia merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai subyek hukum. Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah Putusan Hakim Pidana No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST. yaitu dalam perkara perbuatan memperdagangkan anak, yang dilakukan oleh terdakwa YULIANTI als. YULI dengan dibantu oleh Rian Supriyatna (DPO), Terdakwa didakwa oleh penuntut umum Dengan dakwaan primair Pasal 83 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dakwaan susidair Pasal 330 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan UU Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang perdagangan anak dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST dengan aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan atau, dapat juga berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah ini yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa dan lain-lain. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak, terdapat dalam Pasal 83 dan 88. Putusan hakim pidana No.541/PID.B/200/PN.JKT.PST, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena dalam putusan tersebut, hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tidak memberatkan bagi terdakwa dan masih terlalu ringan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak, tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan anak tersebut, dan mengurangi jumlah korban perdagangan anak yang ada di Indonesia serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik. Pemerintah telah serius dalam menangani dan mengatasi kejahatan perdagangan anak yang ada di Indonesia. Diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan anak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Republik Indonesia No.2 I Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, oleh sebab itu kita semua berharap dengan di keluarkannya Undang-undang tersebut, mampu memberikan dampak yang positif. Hakim harus mengkaji dan menelah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditanganinya, sehingga hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
