Wanprestasi Dalam Perikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 223/PDT.G/2007/PN.BKS),
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Mulatus Orion, Nicholas
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-16 06:57:57
Abstract :
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada Pengertian perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Pasal 1457 KUHPerdata menegaskan bahwa Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi diantara para pihak setelah para pihak sepakat, meskipun objek jual beli belum diserahkan ataupun harganya belum dibayarkan. Dalam penelitian ini akan dianalisa perkara perdata PN Bekasi No. 223/Pdt.G/2007/PN.Bks, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1 ). Bagaimana pengertian dan akibat hukum dari suatu perikatan atau perjanjian jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata? 2). Bagaimana pertimbangan hukum hakim PN Bekasi No. 223/Pdt.G/2007/PN.Bks. Dengan tujuan Penelitian adalah ingin mengetahui bagaimanakah pengertian dan akibat hukum dari suatu perikatan atau perjanjian jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata dan apakah amar putusan tersebut di atas sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. I). Akibat hukum dari suatu perikatan jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata merupakan suatu ingar janji atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan jual beli hak atas tanah baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang yang berakibat debitur diharuskan untuk membayar ganti kerugian, pembatalan atau pemutusan perjanjian, resiko beralih kepada kreditur, membayar biaya perkara.2). Pertimbangan hukum hakim PN Bekasi prkara diatas sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam amar putusan tersebut adalah menolak eksepsi Tergugat, menolak gugatan Pengugat, menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara, karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyerahan uang Rp. 25.000.000,- dengan penyerahan akta jual beli dan sertifikat bangunan objek perkara merupakan pimjam meminjam dengan jaminan tanah dan bangunan objek perkara bukan merupakan perjanjian jual beli hak atas tanah.kepada masyarakat yang merasa hak-haknya telah dilanggar agar mengajukan gugatan ke pengadilan, pengajuan gugatan ke pengadilan, baik terbukti atau tidak terbukti bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pada Pengertian perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Pasal 1457 KUHPerdata menegaskan bahwa Jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi diantara para pihak setelah para pihak sepakat, meskipun objek jual beli belum diserahkan ataupun harganya belum dibayarkan. Dalam penelitian ini akan dianalisa perkara perdata PN Bekasi No. 223/Pdt.G/2007/PN.Bks, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1 ). Bagaimana pengertian dan akibat hukum dari suatu perikatan atau perjanjian jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata? 2). Bagaimana pertimbangan hukum hakim PN Bekasi No. 223/Pdt.G/2007/PN.Bks. Dengan tujuan Penelitian adalah ingin mengetahui bagaimanakah pengertian dan akibat hukum dari suatu perikatan atau perjanjian jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata dan apakah amar putusan tersebut di atas sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. I). Akibat hukum dari suatu perikatan jual beli hak atas tanah menurut hukum perdata merupakan suatu ingar janji atau tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan jual beli hak atas tanah baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang yang berakibat debitur diharuskan untuk membayar ganti kerugian, pembatalan atau pemutusan perjanjian, resiko beralih kepada kreditur, membayar biaya perkara.2). Pertimbangan hukum hakim PN Bekasi prkara diatas sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena dalam amar putusan tersebut adalah menolak eksepsi Tergugat, menolak gugatan Pengugat, menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara, karena kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyerahan uang Rp. 25.000.000,- dengan penyerahan akta jual beli dan sertifikat bangunan objek perkara merupakan pimjam meminjam dengan jaminan tanah dan bangunan objek perkara bukan merupakan perjanjian jual beli hak atas tanah.kepada masyarakat yang merasa hak-haknya telah dilanggar agar mengajukan gugatan ke pengadilan, pengajuan gugatan ke pengadilan, baik terbukti atau tidak terbukti bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
