Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
Terhadap Anak Di Bawah Umur ( Analisa Putusan Nomor 273/JKTSL/EP.I/02/2007 )
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Nainggolan, ovandyka
Subject
Hukum
Datestamp
2021-04-20 01:45:33
Abstract :
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.Dalam hal ini anak juga memiliki hak asasi manusia yang di akui dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat,bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.Anak juga sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari masalah ini, bahkan sangat rentan menjadi korban dari penyimpangan tingkah laku.Tindak pidana pencabulan sebagai salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi terhadap anak dibawah umur. Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah putusan perkara Nomor 273/JKTSLIEP.I/02/2007,yaitu dalam perkara perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang dilakukan oleh terdakwa EDI MURJONO,SE. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Subsidair pasal 290 ayat (2) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 mengatur tentang tindak pidana pencabulan, dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian Putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor 273/JKTSLIEP.I/02/2007 dengan aturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan berasas pada norma dan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum secara konseptual yang dipadukan dengan hasil penelitian pada perpustatakaan. Yang bertujuan untuk menemukan asas hukum fositif, perbandingan hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggunakan metode Induktif dan Deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang pencabulan dalam pasal 289 s/d 296 dan UU No.23 Tahun 2002 pasal 82. Putusan hakim pidana Nomor 273/JKTSL/EP.I/02/2007 tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena dalam putusan tersebut hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tidak memberatkan terdakwa dan masih terlalu ringan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman Maksimum 7 tahun kepada terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman pada pasal 290 KUHP yang tujuannya membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan terse but serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Pemerintah telah serius dalam menangani dan mengatasi kejahatan terhadap anak termasuk pencabulan yang terjadi di Indonesia diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan anak, dan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, oleh sebab itu kita juga berharap dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut mampu memberikan dampak fositif. Hakim harus mengkaj i dan menelaah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditangani, sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan kepastian hukum.
Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa,yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.Dalam hal ini anak juga memiliki hak asasi manusia yang di akui dan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat,bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia.Anak juga sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari masalah ini, bahkan sangat rentan menjadi korban dari penyimpangan tingkah laku.Tindak pidana pencabulan sebagai salah satu contoh pelanggaran yang sering terjadi terhadap anak dibawah umur. Salah satu kasus yang terkait dengan situasi tersebut adalah putusan perkara Nomor 273/JKTSLIEP.I/02/2007,yaitu dalam perkara perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang dilakukan oleh terdakwa EDI MURJONO,SE. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair pasal 82 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Dakwaan Subsidair pasal 290 ayat (2) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa hukum pidana dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 mengatur tentang tindak pidana pencabulan, dan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian Putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor 273/JKTSLIEP.I/02/2007 dengan aturan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan berasas pada norma dan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum secara konseptual yang dipadukan dengan hasil penelitian pada perpustatakaan. Yang bertujuan untuk menemukan asas hukum fositif, perbandingan hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang menggunakan metode Induktif dan Deduktif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KUHP mengatur tentang pencabulan dalam pasal 289 s/d 296 dan UU No.23 Tahun 2002 pasal 82. Putusan hakim pidana Nomor 273/JKTSL/EP.I/02/2007 tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena dalam putusan tersebut hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa tidak memberatkan terdakwa dan masih terlalu ringan. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman Maksimum 7 tahun kepada terdakwa sesuai dengan ancaman hukuman pada pasal 290 KUHP yang tujuannya membuat efek jera kepada pelaku tindak pidana pencabulan terse but serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. Pemerintah telah serius dalam menangani dan mengatasi kejahatan terhadap anak termasuk pencabulan yang terjadi di Indonesia diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan anak, dan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, oleh sebab itu kita juga berharap dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut mampu memberikan dampak fositif. Hakim harus mengkaj i dan menelaah peraturan-peraturan lain mengenai kasus yang ditangani, sehingga hukuman yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencerminkan kepastian hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
