Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 784/P1D.B/201 1/PN.JKT.PST)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Mulyono, Deni
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2021-04-23 02:59:57
Abstract :
Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa agar setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal , baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak, tujuannya supaya masyarakat memahami betul akibat clari perdagangan anak. Agar pelaku di tindak sesuai dengan pasal 88 undang-undang no 23 tahun 2003 tentang perdagangan anak. Penulis berharap penelitian ini clapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan mengapa perdagangan anak perempuan sangat perlu diberantas. Di harapkan pula penelitian .ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Universitas Bhayangkara, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung eli dunia pidana. Kesimpulan untuk perdagangan anak khususnya perempuan yang dilakukan Dewi Syahjani alias Dewi terhaclap korban yakni Yuni mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan cliri sencliri atau orang lain. Pertanggung jawaban pidana Dewi Syahjani als Dewi sebagai pelaku perdagangan anak telah memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana melanggar pasal 88 Unclang-unclang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peran serta pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan supaya ticlak lagi terjadi tindak piclana perdagangan anak khususnya perempuan.
Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa agar setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal , baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak, tujuannya supaya masyarakat memahami betul akibat clari perdagangan anak. Agar pelaku di tindak sesuai dengan pasal 88 undang-undang no 23 tahun 2003 tentang perdagangan anak. Penulis berharap penelitian ini clapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan mengapa perdagangan anak perempuan sangat perlu diberantas. Di harapkan pula penelitian .ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Universitas Bhayangkara, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung eli dunia pidana. Kesimpulan untuk perdagangan anak khususnya perempuan yang dilakukan Dewi Syahjani alias Dewi terhaclap korban yakni Yuni mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan cliri sencliri atau orang lain. Pertanggung jawaban pidana Dewi Syahjani als Dewi sebagai pelaku perdagangan anak telah memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana melanggar pasal 88 Unclang-unclang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peran serta pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan supaya ticlak lagi terjadi tindak piclana perdagangan anak khususnya perempuan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
