Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Studi Kosus Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Pid.Sus/2008)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Fitriana, Diana
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2021-04-23 02:59:21
Abstract :
Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing sudah bukan hal yang baru lagi, berbagai macam tindak pelanggaran hingga tindak kejahatan. Namun yang menjadi pokok bahasan di sini adalah tindak pelanggaran dengan menyalahgunakan izin keimigrasian yang telah diberikan oleh pejabat imigrasi dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Penelitian yang dilakukan betiujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dalarn upaya penegakan hukum dan lmtuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dal am memberikan putusan atau sanksi hukuman. Untuk meneliti ini penulis menggunaan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacur pada aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian clitemukan bahwa penerapan hukum UU No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian masih belum ditegakkan sepenuhnya dalam peraclilan. Faktanya dalam kasus ini hingga tingkat kasasi pun belum terlihat upaya yang memberatkan terclakwa atas semua perbuatan yang clilakukannya khususnya dari segi penjatuhan sanksi hukuman pidana dan denda. Dalam kasus ini terdakwa Willy Wener Versluys hanya dikenakan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula saja, padahal dalam pengajuan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) tahun dan dalam UU No.9 tahun 1992 pasal 50 jo UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seharusnya dipiclana penjara selama 5 tahun. Kesimpulan dan saran penjatuhan sanksi hukuman kepada !erdakwa itu terlalu ringan dan tidak memberika efek jera yang berarti kepada terdakwa dan tidak memberikan contoh yang baik kepada warga negara asing lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Untuk itu perlu digalakkan lagi UU ini agar tidak terulang kembali dengan bersatunya pihak keimigrasian dengan pihak terkait laiinnya agar lebih teliti dalam memberikan sanksi hukuman. Kata Kunci : Pelanggaran Ijin Keimigrasian, Proses Peradilan, Putusan Pengadilan
Pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing sudah bukan hal yang baru lagi, berbagai macam tindak pelanggaran hingga tindak kejahatan. Namun yang menjadi pokok bahasan di sini adalah tindak pelanggaran dengan menyalahgunakan izin keimigrasian yang telah diberikan oleh pejabat imigrasi dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Penelitian yang dilakukan betiujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dalarn upaya penegakan hukum dan lmtuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dal am memberikan putusan atau sanksi hukuman. Untuk meneliti ini penulis menggunaan metode penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacur pada aturan-aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian clitemukan bahwa penerapan hukum UU No.9 tahun 1992 tentang Keimigrasian masih belum ditegakkan sepenuhnya dalam peraclilan. Faktanya dalam kasus ini hingga tingkat kasasi pun belum terlihat upaya yang memberatkan terclakwa atas semua perbuatan yang clilakukannya khususnya dari segi penjatuhan sanksi hukuman pidana dan denda. Dalam kasus ini terdakwa Willy Wener Versluys hanya dikenakan sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bula saja, padahal dalam pengajuan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) tahun dan dalam UU No.9 tahun 1992 pasal 50 jo UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian seharusnya dipiclana penjara selama 5 tahun. Kesimpulan dan saran penjatuhan sanksi hukuman kepada !erdakwa itu terlalu ringan dan tidak memberika efek jera yang berarti kepada terdakwa dan tidak memberikan contoh yang baik kepada warga negara asing lainnya agar tidak melakukan hal yang serupa. Untuk itu perlu digalakkan lagi UU ini agar tidak terulang kembali dengan bersatunya pihak keimigrasian dengan pihak terkait laiinnya agar lebih teliti dalam memberikan sanksi hukuman. Kata Kunci : Pelanggaran Ijin Keimigrasian, Proses Peradilan, Putusan Pengadilan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
