Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No. 351 /PlD.SUS/2011/PN.TNG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Wibisono, Fitmansyah
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2021-04-23 02:58:17
Abstract :
Saat ini seiring dengan majunya perkembangan zaman, masalah narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) atau dikenal dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adaktif lainnya) merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara kita. Khususnya bagi para pemuda bangsa kita yang merupakan kader-kader penerus bangsa. Hal ini dikarenakan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bila tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang seksama sehingga bertentangan dengan peraturan yang belaku di negara kita yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghilangkan kategori pemakai dan pengedar narkoba yakni bahwa Siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati. Upaya pencegahan, rehabilitasi dan reprensif sudah terus-menerus dilakukan, namun sepertinya upaya ini kalah cepat dengan perkembangan peredaran narkoba dan jumlah pemakainya. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak berkurang bahkan semakin meningkat di beberapa daerah pada umumnya. Selain itu, hal yang sangat menghawatirkan adalah narkotika sudah merambah sampai pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Dengan Jatar belakang ini penulis mengangkat masalah mengenai "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/Pid.Sus/2011 /PN.TNG)". Berdasarkan judul tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan 1. Mengapa dalam pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menganut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351 /PID.SUS/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku? dan Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui: 1 ).Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika 2). Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351 /PID.SUS/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku. Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif, karena penulis ingin menggunakan pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 , sebagai berikut: ( 1) Setiap orang yang tanpa hak a tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki , menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana climaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan piclana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tennasuk anak yang masih didalam kandungan". Sedangkan menurut Undang-undang Pengadilan Anak ketentuan Pasal 1 Ayat (1) : "Anak aclalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin", Ayat (2) : "Anak nakal adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berdasarkan Pasal 24 dan 26 dinyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah separuh dari ancaman pi dana maksimal dari orang dewasa ..
Saat ini seiring dengan majunya perkembangan zaman, masalah narkoba (Narkotika dan obat-obat terlarang) atau dikenal dengan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adaktif lainnya) merupakan masalah yang sangat serius karena dapat mengancam masa depan bangsa dan Negara kita. Khususnya bagi para pemuda bangsa kita yang merupakan kader-kader penerus bangsa. Hal ini dikarenakan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bila tanpa pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang seksama sehingga bertentangan dengan peraturan yang belaku di negara kita yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menghilangkan kategori pemakai dan pengedar narkoba yakni bahwa Siapa saja yang kedapatan membawa narkoba di atas 5 gram, dapat terancam hukuman mati. Upaya pencegahan, rehabilitasi dan reprensif sudah terus-menerus dilakukan, namun sepertinya upaya ini kalah cepat dengan perkembangan peredaran narkoba dan jumlah pemakainya. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak berkurang bahkan semakin meningkat di beberapa daerah pada umumnya. Selain itu, hal yang sangat menghawatirkan adalah narkotika sudah merambah sampai pada generasi penerus bangsa yaitu anak-anak. Dengan Jatar belakang ini penulis mengangkat masalah mengenai "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351/Pid.Sus/2011 /PN.TNG)". Berdasarkan judul tersebut, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan 1. Mengapa dalam pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika menganut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ? 2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351 /PID.SUS/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku? dan Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui: 1 ).Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika 2). Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 351 /PID.SUS/2011/PN.TNG sudah sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan yang berlaku. Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif, karena penulis ingin menggunakan pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 , sebagai berikut: ( 1) Setiap orang yang tanpa hak a tau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki , menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana climaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan piclana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, tennasuk anak yang masih didalam kandungan". Sedangkan menurut Undang-undang Pengadilan Anak ketentuan Pasal 1 Ayat (1) : "Anak aclalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin", Ayat (2) : "Anak nakal adalah : a) Anak yang melakukan tindak pidana; atau b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berdasarkan Pasal 24 dan 26 dinyatakan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah separuh dari ancaman pi dana maksimal dari orang dewasa ..
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
