Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pornografi Terhadap Penyebarluasan Pornografi Dengan Terpidana Nazril Irham Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Juncto Pasal 56 KUHP (Studi Kasus Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/pid
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Hendarsyah, Samsul
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2021-04-23 02:58:22
Abstract :
Pomografi adalah sebuah fenomena yang sangat merusak moral terhadap anak bangsa terutama bagi para generasi muda Indonesia ,perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pomografi adalah perbuatan yang melanggar Asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikemukakan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pomografi, bahwa karena pembuatan, penyabarluasan, dan penggunaan pomografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, dan dalam konsideran huruf c-nya dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pomografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat ketentuanketentuan mengenai pomografi, maka ditentukanlah Undang-Undang Tentang Pomografi sebagai Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pomografi dalam upaya penerapan hukum bagi para pelaku pembuat dan penyebarluasan pomografi dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus yang berkaitan dengan pomografi. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pomografi sangat sesuai dengan apa yang telah diterapkan kepada pelaku pembuat pomografi dari segi muatan hukumnya.maupun pemberatan sanksinya.faktanya penerapan hukum bagi pelaku pembuat telah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang 44 Tahun 2008 Tentang pomografi juncto 56 KUHP. Majelis Hakim menerapkan aturan hukum sesuai UU Pomografi dan KUHP dengan menjatuhkan Putusan 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan. Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Pomografi, Penyebarluasan Pomografi
Pomografi adalah sebuah fenomena yang sangat merusak moral terhadap anak bangsa terutama bagi para generasi muda Indonesia ,perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pomografi adalah perbuatan yang melanggar Asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikemukakan dalam konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pomografi, bahwa karena pembuatan, penyabarluasan, dan penggunaan pomografi semakin berkembang luas ditengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, dan dalam konsideran huruf c-nya dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pomografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat ketentuanketentuan mengenai pomografi, maka ditentukanlah Undang-Undang Tentang Pomografi sebagai Undang-Undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pomografi dalam upaya penerapan hukum bagi para pelaku pembuat dan penyebarluasan pomografi dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus yang berkaitan dengan pomografi. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap UndangUndang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pomografi sangat sesuai dengan apa yang telah diterapkan kepada pelaku pembuat pomografi dari segi muatan hukumnya.maupun pemberatan sanksinya.faktanya penerapan hukum bagi pelaku pembuat telah sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang 44 Tahun 2008 Tentang pomografi juncto 56 KUHP. Majelis Hakim menerapkan aturan hukum sesuai UU Pomografi dan KUHP dengan menjatuhkan Putusan 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan. Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Pomografi, Penyebarluasan Pomografi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
