Penelanlaran lstri 0/eh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 (Studi Kasus Perkara Nomor : 412/Pid.B/PNBB),
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Wardani, Ida
Subject
Hukum Pidana
Datestamp
2021-04-23 02:58:54
Abstract :
Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berada dalam biduk rumah tangga. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan yang menjadi korban kebanyakan perempnan (istri) dan anak-anak. Salah satu bentuknya adalah tindakan tidak bertanggung jawabnya yang dilakukan oleh suami karena menelantarkan keluarganya, hal ini termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran Istri dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dianggap hal yang biasa. Selama ini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai masalah privat sehingga tidak boleh ada campur tangan negara dalam penyelesaian tindak kekerasan tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa segala hai yang teijadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan, merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat. Dari uraian di atas di ajukan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindakan pene!anl.aran istri oleh suami dalam putusan pengadilan dan apakah putusan hakim dalam perkara Nom or 412/Pid.B/20 11 /PN.BB sudah sesuai dengan rasa keadilan. · Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian r.ormatif yang artinya bahwa penelitian berd.asarkan kaidah hukum dan asas-asas perbandingan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya, terutama istri dan anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah serta kepada pelakunya d.apat d!kenai sanksi pidana. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 412/Pid.B/2011/PN.BB, belum memenuhi rasa keadilan karena da!am penjatuhan putusan terhadap terdakwa Lukas Eri Seno Aji tidak. memenuhj kepastjan hukum serta dengan beberapa pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim, peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sosiologis masyarakatnya. Tindakan suami menelantarkan istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam Pasal l butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang yang berada dalam biduk rumah tangga. Akan tetapi, perkembangan dewasa ini menunjukkan banyak terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan yang menjadi korban kebanyakan perempnan (istri) dan anak-anak. Salah satu bentuknya adalah tindakan tidak bertanggung jawabnya yang dilakukan oleh suami karena menelantarkan keluarganya, hal ini termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran Istri dalam rumah tangga merupakan fenomena yang dianggap hal yang biasa. Selama ini, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap sebagai masalah privat sehingga tidak boleh ada campur tangan negara dalam penyelesaian tindak kekerasan tersebut. Hal ini sangat erat kaitannya dengan budaya masyarakat yang menganggap bahwa segala hai yang teijadi dalam rumah tangga, termasuk tindak kekerasan, merupakan suatu aib yang harus ditutup rapat. Dari uraian di atas di ajukan rumusan masalah sebagai berikut; bagaimana Implementasi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap tindakan pene!anl.aran istri oleh suami dalam putusan pengadilan dan apakah putusan hakim dalam perkara Nom or 412/Pid.B/20 11 /PN.BB sudah sesuai dengan rasa keadilan. · Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian r.ormatif yang artinya bahwa penelitian berd.asarkan kaidah hukum dan asas-asas perbandingan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya, terutama istri dan anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah serta kepada pelakunya d.apat d!kenai sanksi pidana. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 412/Pid.B/2011/PN.BB, belum memenuhi rasa keadilan karena da!am penjatuhan putusan terhadap terdakwa Lukas Eri Seno Aji tidak. memenuhj kepastjan hukum serta dengan beberapa pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim, peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sosiologis masyarakatnya. Tindakan suami menelantarkan istri sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang terdapat dalam Pasal l butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
