Analisis Kekuatan Mengikat Saksi Mahkota pada Perkara Pidana di Satuan V Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Latief, Abdul
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-06 03:53:51
Abstract :
Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana formil maka KUHAP telah merniliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, seringkali muncul penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota. N amun dernikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota. Pada awalnya, penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena d.idasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadiian pubiik. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai aiat bukti daiam perkara pidana tidak d.ibolehkan apabila bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Sebagai instrurnen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights instrumen hak asasi manusia intemasional termasuk sebagai instrurnen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial. Keterangan Saksi Mahkota dengan terdakwa I saksi pada suatu perkara pidana dalam kaitannya dengan pasal 184 KUHAP mencetuskan permasalahan: bagaimana pemecahan (splitsing) atas perkara memiliki kekuatan atas suatu perkara pidana dan bagaimana kekuatan mengikat atas keterangan Saksi Mahkota pada suatu perkara d.itinjau dari aspek pemenuhan rasa kead.ilan bagi pihak korban dan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yurid.is normatif. Hasil analisis dan pembahasan d.iperoleh kesimpulan bahwa KUHAP dan pe~elasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota. Ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi Saksi Mahkota. Penggunaan a1at bukti Saksi Mahkota hanya dapat diiihat daiam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitstng) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena d.idasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Dalam perkembangannya, maka penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak d.ibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana d.iatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hulllJll nasional dan ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia intemasional. Kendala yang timbul dari adanya Saksi Mahkota di depan persidangan adalah adanya keinginan untuk mcngungkapkan kebenaran material suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relatif cukup sulit pembuktiannya, namun di sisi Iainnya penerapan jenis saksi ini akan berbenturan dengan aspek teoretik di mana pengaturan "saksi mahkota" tidak ada diatur secara tegas dalam KUHAP.
Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana formil maka KUHAP telah merniliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Dalam perkembangannya, seringkali muncul penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHAP dan penjelasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota. N amun dernikian, ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi mahkota. Pada awalnya, penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena d.idasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadiian pubiik. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai aiat bukti daiam perkara pidana tidak d.ibolehkan apabila bertentangan dengan hak asasi terdakwa. Sebagai instrurnen hukum nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights instrumen hak asasi manusia intemasional termasuk sebagai instrurnen penilaian terhadap implementasi prinsip-prinsip fair trial. Keterangan Saksi Mahkota dengan terdakwa I saksi pada suatu perkara pidana dalam kaitannya dengan pasal 184 KUHAP mencetuskan permasalahan: bagaimana pemecahan (splitsing) atas perkara memiliki kekuatan atas suatu perkara pidana dan bagaimana kekuatan mengikat atas keterangan Saksi Mahkota pada suatu perkara d.itinjau dari aspek pemenuhan rasa kead.ilan bagi pihak korban dan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yurid.is normatif. Hasil analisis dan pembahasan d.iperoleh kesimpulan bahwa KUHAP dan pe~elasannya tidak mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang Saksi Mahkota. Ketentuan Pasal 168 huruf c KUHAP merupakan dasar pengaturan bagi Saksi Mahkota. Penggunaan a1at bukti Saksi Mahkota hanya dapat diiihat daiam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitstng) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana dibolehkan karena d.idasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan untuk memenuhi rasa keadilan publik. Dalam perkembangannya, maka penggunaan Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana tidak d.ibolehkan dengan pertimbangan karena bertentangan dengan hak asasi terdakwa sebagaimana d.iatur dalam ketentuan KUHAP sebagai instrumen hulllJll nasional dan ICCPR sebagai instrumen hak asasi manusia intemasional. Kendala yang timbul dari adanya Saksi Mahkota di depan persidangan adalah adanya keinginan untuk mcngungkapkan kebenaran material suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa, terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relatif cukup sulit pembuktiannya, namun di sisi Iainnya penerapan jenis saksi ini akan berbenturan dengan aspek teoretik di mana pengaturan "saksi mahkota" tidak ada diatur secara tegas dalam KUHAP.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
