Penerapan Hukum Terhadap Penyalah gunaan / izin Kepemilikan Senjata Api Organik Polri (Studi kasus Penembakan Warga Sipil Oleh Oknum Polri)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Iriyanto, Puji
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-05 06:46:40
Abstract :
Penulisan hukum (skripsi) ini, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pennasalahan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api (senpi) organik Polri, yang dilakukan oleh salah seorang Oknum Brimob Kelapa Dua Cimanggis-Depok. Serta sanksi tegas yang diberikan dan/atau dijatuhkan terhadap tersangka/terdakwa berkenaan dengan tindakan yang melampaui batas kewenangan (onrechtmatig over daad) dengan menyalahgunakan izin kepemilikan senjata api organik. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan jalan Library Research (data sekunder) serta menggunakan metode penelitian berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (data primer). Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yakni cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke arab hal-hal yang bersifat umum. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui faktor- faktor apa yang menyebabkan seorang anggota Polri Menyalahgunakan Senjata Api Organik dan Bagaimana proses penegakkan hukum bagi anggota Polri yang Menyalahgunakan Senjata Api Organik. Penelitian ini memperoleh basil: 1) bahwa proses penyelesaian tindak pi dana ( delik) penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api organik Polri yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polri diselesaikan melalui dua sistem peradilan yang berbeda. Pertama; Tersangkalterdakwa karena profesinya sebagai aparatur Negara Penegak Hukum (Law enforcement) yang masih aktif tetap diproses sebagaimana KUHAP kita mengatumya, cuma ada sedikit pembedaan mengenai proses jalannya peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) setelah mengikuti proses Persidangan Peradilan Umum dan tersangka/terdakwa telah dijatuhi sanksi yang berupa pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh Hakim Ketua. Berkas perkara persidangan dari Pengadilan Negeri diserahkan kepada KAKORPS BRIMOB, untuk kemudian tersangka/terdakwa menurut pertimbangan yang layak akan mengikuti sidang Kode Etik Profesi POLRI. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Hukum Acara Persidangan Kode Etik Profesi Polri.
Penulisan hukum (skripsi) ini, bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pennasalahan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana Penyalahgunaan Izin Kepemilikan Senjata Api (senpi) organik Polri, yang dilakukan oleh salah seorang Oknum Brimob Kelapa Dua Cimanggis-Depok. Serta sanksi tegas yang diberikan dan/atau dijatuhkan terhadap tersangka/terdakwa berkenaan dengan tindakan yang melampaui batas kewenangan (onrechtmatig over daad) dengan menyalahgunakan izin kepemilikan senjata api organik. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan jalan Library Research (data sekunder) serta menggunakan metode penelitian berdasar fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (data primer). Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat induktif, yakni cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke arab hal-hal yang bersifat umum. Adapun tujuan penelitian adalah mengetahui faktor- faktor apa yang menyebabkan seorang anggota Polri Menyalahgunakan Senjata Api Organik dan Bagaimana proses penegakkan hukum bagi anggota Polri yang Menyalahgunakan Senjata Api Organik. Penelitian ini memperoleh basil: 1) bahwa proses penyelesaian tindak pi dana ( delik) penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api organik Polri yang dilakukan oleh Oknum Brimob Polri diselesaikan melalui dua sistem peradilan yang berbeda. Pertama; Tersangkalterdakwa karena profesinya sebagai aparatur Negara Penegak Hukum (Law enforcement) yang masih aktif tetap diproses sebagaimana KUHAP kita mengatumya, cuma ada sedikit pembedaan mengenai proses jalannya peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2) setelah mengikuti proses Persidangan Peradilan Umum dan tersangka/terdakwa telah dijatuhi sanksi yang berupa pidana penjara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan oleh Hakim Ketua. Berkas perkara persidangan dari Pengadilan Negeri diserahkan kepada KAKORPS BRIMOB, untuk kemudian tersangka/terdakwa menurut pertimbangan yang layak akan mengikuti sidang Kode Etik Profesi POLRI. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 7 Tahun 2006 tentang Hukum Acara Persidangan Kode Etik Profesi Polri.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
