Derogasi Pasal 170 Kitab Undang- undang
Hukum Pidana Terhadap Perkelahian Massa! Mahasiswa Di Depan Kampus Universitas Kristen Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Trisno, Anang
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-21 02:46:36
Abstract :
Perkelahian massal sebagai suatu gejala atas adanya masalah sosial memiliki ciri khusus dan tersendiri . Diketahui bahwa dalam perkelahian massal terdapat beberapa karakteristik yang unik dan berbeda dari gejala sosial lainnya. Perkelahian massal juga sekaligus merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam ketertiban umum, dikarenakan dalam perkelahian massal terdapat sebuah tindakan kolektif yang bersifat destruktif (merusak). Dari sutlut kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat menj elaskan keunikan dari perkelahian massal tersebut, diantaranya dijelaskan bahwa perkelahian massal bukanlah suatu bentuk perkelahian biasa yang tetjadi secara spontan tanpa adanya faktor-faktor kumulatif (nilai tambah) terlebih dahulu.Terjadinya tawuran!perkelahian massal di lingkungan kampus memiliki perbedaan yang sangat tajam diantara kasus-kasus tawuran lain di luar kampus. Perbedaan ini terlihat dengan adanya otoritas kampus sebaga.i kendala utama dalam penegakan hukum ideal (seharusnya). Dimana pihak kepolisian selaku aparat hukum yang berwenang menangani kasus ini justru dilarang turut campur oleh pihak universitas dikarenakan terbenturnya peranan ideal kepolisian terhadap otoritas kampus UKI. Tindakan kampus UKI untuk menolak ikut campurnya Polisi dalam penanganan tawuran di wilayahnya tersebut dikarenakan UKI memiliki keamanan kampus sendiri, serta memiliki badan khusus bernama "komisi Disiplin" (dewan kehormatan kampus) yang bertugas untuk memproses segala bentuk tindakan yang dianggap telah menganggu ketertiban dan keamanan intern kampus, serta memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan berupa penjatuhan sanksi/hukuman bagi para pelaku dilingkungannya. Badan ini dibentuk sebagai perwujudan dari otoritas dan kemandirian di tubuh kampus UKI. Mahasiswa yang terlibat tawuran dari Universitas (DO/drop-out) . Sanksi tersebut dilakukan karena Komisi Disiplin UKI tidak memiliki kewenangan untuk memenjarakan seseorang. Dimana pada satu sisi ia melindungi dan pada sisi yang lain ia mengancam kebebasan umat manusia. Bahkan terbdang justru hukum pidana itu melanggar hak-hak asasi manusia. Seperti halnya pengambilan hak hidup secara paksa oleh negara berupa pidana mati ataupun termasuk pelanggaran kepada kebebasan dan privasi dari wilayah kampus, jika memang itu tergolong kedalam sebuah pelanggaran etika. Tidak dapat diterapkannya pasal 170 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana karena terhadang dengan peraturan kampus sehingga pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikesampingkan (derogasi). Pengenyampingan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berakibat negatif dari penegakan hukum itu sendiri sehingga tujuan hukum keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi selogan biasa.
Perkelahian massal sebagai suatu gejala atas adanya masalah sosial memiliki ciri khusus dan tersendiri . Diketahui bahwa dalam perkelahian massal terdapat beberapa karakteristik yang unik dan berbeda dari gejala sosial lainnya. Perkelahian massal juga sekaligus merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam ketertiban umum, dikarenakan dalam perkelahian massal terdapat sebuah tindakan kolektif yang bersifat destruktif (merusak). Dari sutlut kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat menj elaskan keunikan dari perkelahian massal tersebut, diantaranya dijelaskan bahwa perkelahian massal bukanlah suatu bentuk perkelahian biasa yang tetjadi secara spontan tanpa adanya faktor-faktor kumulatif (nilai tambah) terlebih dahulu.Terjadinya tawuran!perkelahian massal di lingkungan kampus memiliki perbedaan yang sangat tajam diantara kasus-kasus tawuran lain di luar kampus. Perbedaan ini terlihat dengan adanya otoritas kampus sebaga.i kendala utama dalam penegakan hukum ideal (seharusnya). Dimana pihak kepolisian selaku aparat hukum yang berwenang menangani kasus ini justru dilarang turut campur oleh pihak universitas dikarenakan terbenturnya peranan ideal kepolisian terhadap otoritas kampus UKI. Tindakan kampus UKI untuk menolak ikut campurnya Polisi dalam penanganan tawuran di wilayahnya tersebut dikarenakan UKI memiliki keamanan kampus sendiri, serta memiliki badan khusus bernama "komisi Disiplin" (dewan kehormatan kampus) yang bertugas untuk memproses segala bentuk tindakan yang dianggap telah menganggu ketertiban dan keamanan intern kampus, serta memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan berupa penjatuhan sanksi/hukuman bagi para pelaku dilingkungannya. Badan ini dibentuk sebagai perwujudan dari otoritas dan kemandirian di tubuh kampus UKI. Mahasiswa yang terlibat tawuran dari Universitas (DO/drop-out) . Sanksi tersebut dilakukan karena Komisi Disiplin UKI tidak memiliki kewenangan untuk memenjarakan seseorang. Dimana pada satu sisi ia melindungi dan pada sisi yang lain ia mengancam kebebasan umat manusia. Bahkan terbdang justru hukum pidana itu melanggar hak-hak asasi manusia. Seperti halnya pengambilan hak hidup secara paksa oleh negara berupa pidana mati ataupun termasuk pelanggaran kepada kebebasan dan privasi dari wilayah kampus, jika memang itu tergolong kedalam sebuah pelanggaran etika. Tidak dapat diterapkannya pasal 170 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana karena terhadang dengan peraturan kampus sehingga pasal yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikesampingkan (derogasi). Pengenyampingan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berakibat negatif dari penegakan hukum itu sendiri sehingga tujuan hukum keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi selogan biasa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
