Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (Mengenai Pendaftaran Di Kabupaten Bekasi)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Sanusi, Ahmad
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-11 01:04:59
Abstract :
Kinerja BPN juga menjadi topik yang dibahas hampir setiap surat kabar dan media elektronik selain selalu memberitakan hal-hal yang menyangkut sengketa pertanahan yang berujung pada penyelesaian di muka pengadilan. Mulai dari penyerobotan hak atas tanah, sertiflkat palsu dan sertifikat ganda juga pada keragu - raguan masyarakat terhadap kinerja BPN. Sejalan dengan Iangkah tersebut, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai seberapa jauh kinerja BPN. Maka berdasarkan uraian pada Jatar belakang penulisan, penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah kinerja Pejabat Pemerintah seperti perangkat Desa, Kecamatan, hingga Pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sudah sesuai dengan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria? 2. Apakah sudah efektif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah?. l.Tujuan Penelitian: a). Untuk mengetahui apakah kineda Pemerintah. b). Untuk mengetahui efektifitas Undang-undang No.5 tahun 1960. 2. Manfaat Penelitian, yaitu: a). Manfaat Teoritis ini sekirannya dapat dijadikan bahan pengambilan ilmu dan pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa atau kalangan akademis mengenai kinerja Pemerintah di hi dang pertanahan. b). Manfaat praktis untuk dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat secara khusus tentang pendaftaran tanah. Menurut pasal 2 PP No.24 tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat-diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum. Metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Hukum Normatif). Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Didalam penelitian tulisan ini, penulis tentu saja inenggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer. Data diperoleh melalui studi dokumen. Kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Prosedur atau tahapan-tahapan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu keprofesionalan dalam bekerja. Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian diatas, penulis akan memberikan saran bagi pembangunan bangsa ini dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian tanah. Dan lebih khususnya lagi bagi pemerintah Kabupaten Bekasi (Kantor BPN) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanah, diberikan kemudahan kemudahan dalam persyaratan dalam pendaftaran tanah. Lebih intensitas dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat desa atau kelurahan
Kinerja BPN juga menjadi topik yang dibahas hampir setiap surat kabar dan media elektronik selain selalu memberitakan hal-hal yang menyangkut sengketa pertanahan yang berujung pada penyelesaian di muka pengadilan. Mulai dari penyerobotan hak atas tanah, sertiflkat palsu dan sertifikat ganda juga pada keragu - raguan masyarakat terhadap kinerja BPN. Sejalan dengan Iangkah tersebut, maka penulisan skripsi ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai seberapa jauh kinerja BPN. Maka berdasarkan uraian pada Jatar belakang penulisan, penulis mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah kinerja Pejabat Pemerintah seperti perangkat Desa, Kecamatan, hingga Pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sudah sesuai dengan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria? 2. Apakah sudah efektif dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah?. l.Tujuan Penelitian: a). Untuk mengetahui apakah kineda Pemerintah. b). Untuk mengetahui efektifitas Undang-undang No.5 tahun 1960. 2. Manfaat Penelitian, yaitu: a). Manfaat Teoritis ini sekirannya dapat dijadikan bahan pengambilan ilmu dan pengetahuan baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa atau kalangan akademis mengenai kinerja Pemerintah di hi dang pertanahan. b). Manfaat praktis untuk dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat secara khusus tentang pendaftaran tanah. Menurut pasal 2 PP No.24 tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Dalam Pasal 4 dinyatakan, bahwa Atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat-diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum. Metode penelitian akan berkaitan dengan berbagai segi kegiatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (Hukum Normatif). Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Didalam penelitian tulisan ini, penulis tentu saja inenggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, yakni melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer. Data diperoleh melalui studi dokumen. Kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Prosedur atau tahapan-tahapan kegiatan pendaftaran tanah di Kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi yaitu keprofesionalan dalam bekerja. Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian diatas, penulis akan memberikan saran bagi pembangunan bangsa ini dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian tanah. Dan lebih khususnya lagi bagi pemerintah Kabupaten Bekasi (Kantor BPN) dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanah, diberikan kemudahan kemudahan dalam persyaratan dalam pendaftaran tanah. Lebih intensitas dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum mengenai pentingnya pendaftaran tanah bagi masyarakat desa atau kelurahan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
