Analisis Yuridis Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Syaukani Hasan Rais Sehubungan
Dengan Putusan Mahkamah Agung Rl. No. 868 K/PID.SUS/2008)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Fau, Asanuari
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-11 01:07:52
Abstract :
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara.Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk tems bempaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang mempakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan memsak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya memgikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi memsak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan intemasional.Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu dalam penulisan skiripsi ini yang menggunakan metode penelitian yuridus normatif difokuskan pada dua hal pokok permasalahan yaitu Faktor-faktor apakah yang secara yuridis yang menjadi alasan pemberian grasi kepada terpidana pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008 dan apakah pemberian grasi pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008 sudah sesuai dengan rasa keadilan. Tujuan penelitian adalah menganalisa lemalmya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara.Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk tems bempaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang mempakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, cita-cita tersebut dapat terhambat oleh tindakan korupsi yang berkembang sangat cepat, bahkan memsak sendi-sendi kehidupan bangsa, dan tidak hanya memgikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi memsak perekonomian rakyat, serta menjadi ancaman bagi stabilitas Nasional dan intemasional.Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu dalam penulisan skiripsi ini yang menggunakan metode penelitian yuridus normatif difokuskan pada dua hal pokok permasalahan yaitu Faktor-faktor apakah yang secara yuridis yang menjadi alasan pemberian grasi kepada terpidana pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008 dan apakah pemberian grasi pada kasus putusan Mahkamah Agung No. 868 K/PID.SUS/2008 sudah sesuai dengan rasa keadilan. Tujuan penelitian adalah menganalisa lemalmya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
