Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Perdaran Film Pornografi Melalui DVD Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Yanita, Sugiharti
Subject
Hukum
Datestamp
2018-07-06 02:19:42
Abstract :
Kata Kunci : Perlindungan, Perfilman, Pornografi Persoalan seputar pornografi merupakan polemik yang terjadi di Indonesia dan terjadinya secara terus menerus disetiap era, seolah-olah menjadi polemik yang tidak berujung. Maraknya industri pornografi di Indonesia yang semakin terbuka dengan menjamurnya penyebaran majalah, tabloid dan Koran yang sama penyebaran Video Camera Digital (VCD) atau Digital Video Disc (DVD) porno yang bebas diperjualbelikan oleh siapa saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum di Indonesia di tegakkan dalam polemik peredarn film pornografi. Adapun film yang mengandung pornografi akan dihukum berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Perornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi belum sesuai terhadap pemberatan sanksinya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut. Majelis Hakim menerapkan aturan hukum berdasarkan aturan dalam Undang-undang No.44 tahun 2008, kemudian Terdakwa Wirahadi dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun, karena apa yang telah dilakukan Terdakwa sangat merugikan masyarakat dan norma agama. Kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut. yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum tepat, oleh karena dengan penggunaan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a,d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Majelis Hakim perkara tersebut. Di mana ketentuan ini merupakan lex specialis dari ketentuan yang ada dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat lex generalis.
Kata Kunci : Perlindungan, Perfilman, Pornografi Persoalan seputar pornografi merupakan polemik yang terjadi di Indonesia dan terjadinya secara terus menerus disetiap era, seolah-olah menjadi polemik yang tidak berujung. Maraknya industri pornografi di Indonesia yang semakin terbuka dengan menjamurnya penyebaran majalah, tabloid dan Koran yang sama penyebaran Video Camera Digital (VCD) atau Digital Video Disc (DVD) porno yang bebas diperjualbelikan oleh siapa saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum di Indonesia di tegakkan dalam polemik peredarn film pornografi. Adapun film yang mengandung pornografi akan dihukum berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Perornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi belum sesuai terhadap pemberatan sanksinya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut. Majelis Hakim menerapkan aturan hukum berdasarkan aturan dalam Undang-undang No.44 tahun 2008, kemudian Terdakwa Wirahadi dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun, karena apa yang telah dilakukan Terdakwa sangat merugikan masyarakat dan norma agama. Kesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 459/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Ut. yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum tepat, oleh karena dengan penggunaan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a,d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Majelis Hakim perkara tersebut. Di mana ketentuan ini merupakan lex specialis dari ketentuan yang ada dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat lex generalis.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
