Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pers Menurut Pasal 5 juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers (Analisis Gugatan HM Soeharto Terhadap Majalah Time Asia)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Hamzah, Erik
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-11 01:10:32
Abstract :
Pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang demokratis. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah teijadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Namun, belakang ini kebebasan dan kemerdekaan pers mulai agak terganggu. Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (right to hit back) tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan. Sebenamya orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media massa, ini namanya bukan "pencemaran nama baik", tetapi "penginformasian perilaku tercela". Gugatan terbesar sepanjang sejarah dunia pers tanah air adalah gugatan yang di ajukan kuasa hukum mantan Presiden HM Soeharto, Juan Felix Tampubolon, SH.MH, terhadap Majalah Time Inc Asia, dimana dalam gugatan ym1g diajukan tersebut, Mahkamah Agung (MA) pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2007 akhirnya menerima gugatan. Sehingga Majalah asal Amerika Serikat itu, di wajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1 Triliyun. Keputusan itu sendiri merupakan bencana dalam dunia pers, sebab keputusan MA tersebut di khawatirkan bisa menjadijurisprudentie. Kriminalisasi terhadap pers harus segera dihentikan karenajika tidak, pers tidak akan lagi berani kritis. Sehingga apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini untuk bisa merealisasikan kebebasan pers yang sudah terakomodir dalam UUD 1945, terbantahkan oleh keputusan MA tersebut. Bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar Negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers. Selain mempunyai 2 ( dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan undang-undang yang mengatur tentang pers. Sedangkan Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan Pemerintah agar dalam membuat suatu Undang-Undang bisa mendukung terciptanya kemerdekaan pers.
Pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara yang demokratis. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah teijadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Namun, belakang ini kebebasan dan kemerdekaan pers mulai agak terganggu. Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (right to hit back) tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan. Sebenamya orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media massa, ini namanya bukan "pencemaran nama baik", tetapi "penginformasian perilaku tercela". Gugatan terbesar sepanjang sejarah dunia pers tanah air adalah gugatan yang di ajukan kuasa hukum mantan Presiden HM Soeharto, Juan Felix Tampubolon, SH.MH, terhadap Majalah Time Inc Asia, dimana dalam gugatan ym1g diajukan tersebut, Mahkamah Agung (MA) pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2007 akhirnya menerima gugatan. Sehingga Majalah asal Amerika Serikat itu, di wajibkan membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp 1 Triliyun. Keputusan itu sendiri merupakan bencana dalam dunia pers, sebab keputusan MA tersebut di khawatirkan bisa menjadijurisprudentie. Kriminalisasi terhadap pers harus segera dihentikan karenajika tidak, pers tidak akan lagi berani kritis. Sehingga apa yang dicita-citakan pendiri bangsa ini untuk bisa merealisasikan kebebasan pers yang sudah terakomodir dalam UUD 1945, terbantahkan oleh keputusan MA tersebut. Bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pers menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. 2) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya revisi terhadap Pasal 5 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, agar Negara sepenuhnya bisa melindungi kemerdekaan pers. Selain mempunyai 2 ( dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan undang-undang yang mengatur tentang pers. Sedangkan Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada MPR, DPR dan Pemerintah agar dalam membuat suatu Undang-Undang bisa mendukung terciptanya kemerdekaan pers.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
