Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Penanggulangannya,
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Satriawan, Mahmud
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-11 07:34:59
Abstract :
Peredaran gelap narkotika ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika sehingga ketentuan-ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 yang telah dilatifikasi UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika .. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika dan (2) apa yang menjadi kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis berupaya menjelaskan permasalahan hukum dengan mengaitkan dengan kasus hukum tertentu dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim Mahkamah Agung. peranan undang-undang masih belum maksimal, di dalam hal ini masih banyaknya kasus - kasus narkotika yang masuk kedalam pengadilan, yang indikasinya setiap tahun angkanya semakin meningkat, bahkan putusan yang dijatuhkan hakim masih belum maksimal, karena masih banyaknya kasus nerkotika yang di vonis ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pengguna narkotika, dan belum memenuhi rasa keadilan sehingga makin maraknya penyalahgunaan narkotika. Biarpun undang-undangnya dibuat dengan baik apabila aparat penegak hukum di lapangan menjalankannya tidak maksimal maka undang-undang itu tidak akan berarti apa-apa dalam usaha pemberantasan penyalahgunakan narkotika. Kendala?kendala yang ada dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ada pada si pecandu yaitu, masih minimnya pengetahuan agama dari si pencandu sehingga imannya sangat tipis sehingga sulit untuk menjalankan terapi keagamaan, rasa ingin mencoba lagi masih kuat karena sesama pecandu biasanya saling bertukar pikiran sehingga ingatannya pada narkotika untuk mencobanya timbul lagi, biaya yang sangat tinggi juga bisa menyebabkan pecandu putus asa untuk bisa melanjutkan rehabilitasinya, pengaruh-pengaruh zat yang masih banyak di dalam tubuh si pecandu mengakibatkan kurang disiplinnya menjalankan aturan-aturan penyembuhan, kadangkala keluarga setelah menitipkan di tempat rehabilitasi jarang untuk menengok si pecandu sehingga pecandu merasa diasingkan dari keluarga. Sedangkan dari pihak rehabilitasi mengalami kendala pada kurangnya tenaga medis untuk perawatan si pecandu dan dana yang dibutuhkan cukup banyak untuk proses rehabilitasi pecandu dan dalam, hal ini partisipasi dari pemerintah sangat minim juga kurang kepedulian dari masyarakat dalam hal dana.
Peredaran gelap narkotika ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika sehingga ketentuan-ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988 yang telah dilatifikasi UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika .. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika dan (2) apa yang menjadi kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penulis berupaya menjelaskan permasalahan hukum dengan mengaitkan dengan kasus hukum tertentu dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim Mahkamah Agung. peranan undang-undang masih belum maksimal, di dalam hal ini masih banyaknya kasus - kasus narkotika yang masuk kedalam pengadilan, yang indikasinya setiap tahun angkanya semakin meningkat, bahkan putusan yang dijatuhkan hakim masih belum maksimal, karena masih banyaknya kasus nerkotika yang di vonis ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pengguna narkotika, dan belum memenuhi rasa keadilan sehingga makin maraknya penyalahgunaan narkotika. Biarpun undang-undangnya dibuat dengan baik apabila aparat penegak hukum di lapangan menjalankannya tidak maksimal maka undang-undang itu tidak akan berarti apa-apa dalam usaha pemberantasan penyalahgunakan narkotika. Kendala?kendala yang ada dalam upaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika ada pada si pecandu yaitu, masih minimnya pengetahuan agama dari si pencandu sehingga imannya sangat tipis sehingga sulit untuk menjalankan terapi keagamaan, rasa ingin mencoba lagi masih kuat karena sesama pecandu biasanya saling bertukar pikiran sehingga ingatannya pada narkotika untuk mencobanya timbul lagi, biaya yang sangat tinggi juga bisa menyebabkan pecandu putus asa untuk bisa melanjutkan rehabilitasinya, pengaruh-pengaruh zat yang masih banyak di dalam tubuh si pecandu mengakibatkan kurang disiplinnya menjalankan aturan-aturan penyembuhan, kadangkala keluarga setelah menitipkan di tempat rehabilitasi jarang untuk menengok si pecandu sehingga pecandu merasa diasingkan dari keluarga. Sedangkan dari pihak rehabilitasi mengalami kendala pada kurangnya tenaga medis untuk perawatan si pecandu dan dana yang dibutuhkan cukup banyak untuk proses rehabilitasi pecandu dan dalam, hal ini partisipasi dari pemerintah sangat minim juga kurang kepedulian dari masyarakat dalam hal dana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
