Sistem Perwakilan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Novelina, Nita Rachel Christiani
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-24 05:38:11
Abstract :
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adlah meneliti bahan-bahan yang didokumentasikan dalam buku-buku,karya ilmiah, jurnal-jurnal dan lain-lain. Yang didapat dari perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Bahan-bahan buku yang didapatkan dari studi kepustakaan(library research) tersebut dipilah-pilah, sehingga didapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada. Kemudian di tafsirkan untuk mencari makna dari kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang sesaui. Agar dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum (problem solving). Penelitian ini menunjukan hasil-hasil sebagai berikut. Pertama, sistem perwakilan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 tidak mendukung sistem pemeritahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebab, ada sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Perkalian Rakyat (DPR). Hal ini tidak memungkinkan terjadinya prinsip ?checks and balances?(Sistem pengawasandan perimbangan) antar lembaga negara yang dicitacitakan dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial. Kedua, Sistem perwakilan Indonesia yang dapat mendukung sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 adalah sistem perwakilan bicameral yang bersifat strong bicameral (sistem perwakilan dengan dua kamar yang sama-sama kuat). Dengan adanya dua kamar dalam sistem perwakilan, mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan yang diatur UUD 1945 dapat dilaksanakan
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative adlah meneliti bahan-bahan yang didokumentasikan dalam buku-buku,karya ilmiah, jurnal-jurnal dan lain-lain. Yang didapat dari perpustakaan atau tempat-tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan. Bahan-bahan buku yang didapatkan dari studi kepustakaan(library research) tersebut dipilah-pilah, sehingga didapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang ada. Kemudian di tafsirkan untuk mencari makna dari kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang sesaui. Agar dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah hukum (problem solving). Penelitian ini menunjukan hasil-hasil sebagai berikut. Pertama, sistem perwakilan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 tidak mendukung sistem pemeritahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebab, ada sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Perkalian Rakyat (DPR). Hal ini tidak memungkinkan terjadinya prinsip ?checks and balances?(Sistem pengawasandan perimbangan) antar lembaga negara yang dicitacitakan dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial. Kedua, Sistem perwakilan Indonesia yang dapat mendukung sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 adalah sistem perwakilan bicameral yang bersifat strong bicameral (sistem perwakilan dengan dua kamar yang sama-sama kuat). Dengan adanya dua kamar dalam sistem perwakilan, mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan yang diatur UUD 1945 dapat dilaksanakan
File :
2004115058 _Nita Rachel Chritiani Novelina_Cover-Daftar Isi.pdf
2004115058 _Nita Rachel Chritiani Novelina_BAB I.pdf
2004115058 _Nita Rachel Chritiani Novelina_BAB II-IV.pdf
2004115058 _Nita Rachel Chritiani Novelina_BAB V.pdf
2004115058 _Nita Rachel Chritiani Novelina_Daftar Pustaka.pdf
2004115058 _Nita Rachel Chritiani Novelina_Lampiran.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
