Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Sistem Peradilan Pidana
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Yusuf, Kus Ferisman
Subject
Hukum
Datestamp
2021-05-31 03:21:44
Abstract :
Pembangunan di bidang kebutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa butan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999 Tentang Kebutanan yang merupakan suatu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kebidupan manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan berupa tersedianya sumber daya alam bayati yang tidak terbatas. Dalam pasal 50 ayat 3 menyatakan babwa" setiap orang di larang mengangkut, menguasai atau memiliki basil butan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya basil butan" penjelasannya, yang dimaksud dengan"di lengkapi bersama-sama" adalab babwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan basil butan, pada waktu dan tempat yang sama barns disertai dan di lengkapi surat-surat yang syah sebagai bukti. Dengan ini penulis merumuskan masalab bagaimanakab penegakan bukum illegal logging yang dilakukan di Indonesia serta bagaimanakah penerapan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2072/K/Pid/2006 mengenai manfaat penelitian penulis menggunakan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sedangkan kerangka teori yang penulis gunakan adalah pengertian illegal logging, penegakan bukum illegal logging, sedangkan kerangka konseptual yang penulis gunakan adalab penegakan bukum dan sistem peradilan pidana metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan memilih pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder guna diperlukan dalam penulisan ini. Dari basil yang telab diuraikan oleb penulis menyimpulkan dan memberi saran mengenai illegal logging terjadi ketika kayu di tebang, dipindahkan, dibawa dan di jual dari sumber daya alam butan Indonesia tanpa adanya surat keterangan yang syah dan atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaan dilapangaan para pelaku tindak pidana illegal logging masih banyak ditemukan kasus-kasus yang belum tuntas dan dalam penjatuban bukuman oleh majelis bakim di libat masih berada di bawah batas hukuman maksimum. Dalam kasus illegal logging ini saran saya adalah penindakan dan penanganan yang cepat terbadap para pelaku tindak pidana ini yang dilaksanakan tanpa pilih bulu dan dijatuhi sanksi yang berat agar mempunyai efek jera serta tidak melakukn pengulangan kasus serupa bagi setiap pelaku tindak pidana illegal logging.
Pembangunan di bidang kebutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam berupa butan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tabun 1999 Tentang Kebutanan yang merupakan suatu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kebidupan manusia dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan berupa tersedianya sumber daya alam bayati yang tidak terbatas. Dalam pasal 50 ayat 3 menyatakan babwa" setiap orang di larang mengangkut, menguasai atau memiliki basil butan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya basil butan" penjelasannya, yang dimaksud dengan"di lengkapi bersama-sama" adalab babwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, dan pemilikan basil butan, pada waktu dan tempat yang sama barns disertai dan di lengkapi surat-surat yang syah sebagai bukti. Dengan ini penulis merumuskan masalab bagaimanakab penegakan bukum illegal logging yang dilakukan di Indonesia serta bagaimanakah penerapan pidana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2072/K/Pid/2006 mengenai manfaat penelitian penulis menggunakan manfaat teoritis dan manfaat praktis, sedangkan kerangka teori yang penulis gunakan adalah pengertian illegal logging, penegakan bukum illegal logging, sedangkan kerangka konseptual yang penulis gunakan adalab penegakan bukum dan sistem peradilan pidana metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan memilih pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder guna diperlukan dalam penulisan ini. Dari basil yang telab diuraikan oleb penulis menyimpulkan dan memberi saran mengenai illegal logging terjadi ketika kayu di tebang, dipindahkan, dibawa dan di jual dari sumber daya alam butan Indonesia tanpa adanya surat keterangan yang syah dan atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun dalam pelaksanaan dilapangaan para pelaku tindak pidana illegal logging masih banyak ditemukan kasus-kasus yang belum tuntas dan dalam penjatuban bukuman oleh majelis bakim di libat masih berada di bawah batas hukuman maksimum. Dalam kasus illegal logging ini saran saya adalah penindakan dan penanganan yang cepat terbadap para pelaku tindak pidana ini yang dilaksanakan tanpa pilih bulu dan dijatuhi sanksi yang berat agar mempunyai efek jera serta tidak melakukn pengulangan kasus serupa bagi setiap pelaku tindak pidana illegal logging.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
