Urgensi Penerapan Asas Retroaktif Dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Purnomo, Budi
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-07 01:18:19
Abstract :
Tindak pidana terorisme sangat meresahkan di seluruh dunia, karena menelan ribuan korban jiwa dan membawa dampak yang besar dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya di seluruh penjuru dunia. Aksi terorisme tak memandang bulu tidak terkecuali di Indonesia, lebih menyedihkan lagi karena yang menjadi sasaran terorisme itu adalah Pulau Bali, Pulau Dewata andalan devisa pariwisata kita dan salah satu trademark dari negara kita. Penelitian ini berdasarkan dari perhatian ke arah pemberantasan tindak pidana terorisme, maka muncullah identifikasi dari permasalahan yang meliputi sebagai berikut: bagaimana kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana implementasi asas retroaktif dalam penanganan tindak pidana yang terjadi pada masa lampau, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum KUHP serta mengetahui implementasi apakah penggunaan asas retroaktif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 sudah tepat dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Dalam permasalahan ini penulis mengunakan metode penelitian hukum normatif yang artinya bahwa metode hukum ini meneliti asas-asas perbandingan hukum, faktor-faktor yang terkait dalam tindak pi dana terorisme. Asas non retroaktif termuat dalam Buku Pertama Bab I, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.. Pada saat dikeluarkan dalam bentuk Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2002 untuk menyikapi kasus Born Bali, Perundang-Undangan tersebut memang suatu langkah yang tepat, demikian juga dengan keberlakuan asas retroaktif dalam Perundang-Undangan tersebut, yang sejalan dengan asas "Hukum darurat dalam keadaan darurat" dan juga pengaturan pemberlakuan surut yang hanya dapat berlaku pada kasus born Bali melalui Perundang-Undangan Nomor 2 tahun 2002 untuk menjamin limitatif dalam penerapan asas retroaktif tersebut. Dari hasil penelitian ini, penulis bermaksud memberi suatu saran, sehingga pemerintah dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka telah berupaya dengan serius dalam menyikapi tindak pidana terorisme dengan mengamandemen Undang-Undang 1945 pasal 28i ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tindak pidana terorisme sangat meresahkan di seluruh dunia, karena menelan ribuan korban jiwa dan membawa dampak yang besar dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya di seluruh penjuru dunia. Aksi terorisme tak memandang bulu tidak terkecuali di Indonesia, lebih menyedihkan lagi karena yang menjadi sasaran terorisme itu adalah Pulau Bali, Pulau Dewata andalan devisa pariwisata kita dan salah satu trademark dari negara kita. Penelitian ini berdasarkan dari perhatian ke arah pemberantasan tindak pidana terorisme, maka muncullah identifikasi dari permasalahan yang meliputi sebagai berikut: bagaimana kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana implementasi asas retroaktif dalam penanganan tindak pidana yang terjadi pada masa lampau, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sedangkan tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum KUHP serta mengetahui implementasi apakah penggunaan asas retroaktif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 sudah tepat dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Dalam permasalahan ini penulis mengunakan metode penelitian hukum normatif yang artinya bahwa metode hukum ini meneliti asas-asas perbandingan hukum, faktor-faktor yang terkait dalam tindak pi dana terorisme. Asas non retroaktif termuat dalam Buku Pertama Bab I, Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.. Pada saat dikeluarkan dalam bentuk Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2002 untuk menyikapi kasus Born Bali, Perundang-Undangan tersebut memang suatu langkah yang tepat, demikian juga dengan keberlakuan asas retroaktif dalam Perundang-Undangan tersebut, yang sejalan dengan asas "Hukum darurat dalam keadaan darurat" dan juga pengaturan pemberlakuan surut yang hanya dapat berlaku pada kasus born Bali melalui Perundang-Undangan Nomor 2 tahun 2002 untuk menjamin limitatif dalam penerapan asas retroaktif tersebut. Dari hasil penelitian ini, penulis bermaksud memberi suatu saran, sehingga pemerintah dapat membuktikan kepada dunia internasional bahwa mereka telah berupaya dengan serius dalam menyikapi tindak pidana terorisme dengan mengamandemen Undang-Undang 1945 pasal 28i ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
