Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) studi kasus putusan No. 254/P ID.B/2005/PN.Jkt.Sel
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Richard Winanto, Frederikus
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-07 03:37:31
Abstract :
Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Perpustakaan Nasional dan pusat studi lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. T eknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, bukubuku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Tehnik analisis data dengan model kualitatif, Aspek pembuktian dalam kejahatan pencucian uang ini juga cukup menarik untuk dikupas, karena ternyata Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia telah membuat beberapa terobosan baru yang agak berbeda dari hukum acara pidana pada umumnya, yakni di antaranya dengan diperkenalkannya alat bukti baru di luar KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa UU TPPU mengenal beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari Hukum Acara Pidana pada umumnya. Hukum acara pidana yang diatur di luar KUHAP telah dapat mengakomodir upaya pembuktian pencucian uang, bahkan hukum acara yang diatur dalam UU TPPU telah menempatkan alat bukti elektronik dan alat bukti dokumen sejajar dengan 5 alat bukti lain yang sebelumnya dikenal dalam KUHAP. Pembalikan beban pembuktian, kekuatan pembuktian dalam persidangan yang diatur dalam UU TPPU juga akan semakin memudahkan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, terlebih yang semakin rumit dan sulit pembuktiannya seperti pencucian uang yang menggunakan teknologi informasi (internet) ini. · Sumber daya penegak hukum yang belum siap dapat juga menjadi kendala, baik dari segi pemahamannya tentang UU TPPU, teknologi informasi maupun dari segi integritas pelaksanaan tugas. Hendaknya pemerintah (pembentuk undang-undang) memperbaiki ketentuan yang masih kabur dalam UU TPPU, seperti dalam Pasal 35 UU TPPU menjelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban bagi terdakwa, sedangkan dalam penjelasan pasalnya dipandang sebagai kesempatan bagi terdakwa.
Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian yang digunakan adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, Perpustakaan Nasional dan pusat studi lainnya. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. T eknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi isi atau studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dengan cara menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, bukubuku, tulisan-tulisan dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Tehnik analisis data dengan model kualitatif, Aspek pembuktian dalam kejahatan pencucian uang ini juga cukup menarik untuk dikupas, karena ternyata Undang-Undang Anti Pencucian Uang Indonesia telah membuat beberapa terobosan baru yang agak berbeda dari hukum acara pidana pada umumnya, yakni di antaranya dengan diperkenalkannya alat bukti baru di luar KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa UU TPPU mengenal beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari Hukum Acara Pidana pada umumnya. Hukum acara pidana yang diatur di luar KUHAP telah dapat mengakomodir upaya pembuktian pencucian uang, bahkan hukum acara yang diatur dalam UU TPPU telah menempatkan alat bukti elektronik dan alat bukti dokumen sejajar dengan 5 alat bukti lain yang sebelumnya dikenal dalam KUHAP. Pembalikan beban pembuktian, kekuatan pembuktian dalam persidangan yang diatur dalam UU TPPU juga akan semakin memudahkan proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, terlebih yang semakin rumit dan sulit pembuktiannya seperti pencucian uang yang menggunakan teknologi informasi (internet) ini. · Sumber daya penegak hukum yang belum siap dapat juga menjadi kendala, baik dari segi pemahamannya tentang UU TPPU, teknologi informasi maupun dari segi integritas pelaksanaan tugas. Hendaknya pemerintah (pembentuk undang-undang) memperbaiki ketentuan yang masih kabur dalam UU TPPU, seperti dalam Pasal 35 UU TPPU menjelaskan bahwa pembalikan beban pembuktian adalah kewajiban bagi terdakwa, sedangkan dalam penjelasan pasalnya dipandang sebagai kesempatan bagi terdakwa.
File :
Frederikus Richard Winanto_2005115031_Cover-Daftar Isi.pdf
Frederikus Richard Winanto_2005115031_BAB I.pdf
Frederikus Richard Winanto_2005115031_BAB II,III,IV.pdf
Frederikus Richard Winanto_2005115031_BAB V.pdf
Frederikus Richard Winanto_2005115031_Daftar Pustaka.pdf
Frederikus Richard Winanto_2005115031_Lampiran.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
