Tinjauan Yuridls
Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Kota Depok (Studi Kasus: Putusan Nomor: 595 I Pid. B I 2008 I PN. Dpk),
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Author
Abdi, Juar
Subject
Hukum
Datestamp
2021-06-08 08:38:25
Abstract :
Tindak pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dapat dilepaskan dari peran serta pemerintah dalam menerapkan aturan hukum yang efektif dan efesien, sehingga aturan itu beoar-beoar dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran. Pemalsuan SIM merupakan perbuatan pidana murni dan tergolong kedalam kejahatan Pemalsuan Surat menurut rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP maka dalam pemeriksaannya digunakanlah KUHAP. Mengenai sanksi dalam pemalsuan SIM yang diterapkan sesuai dengan KUHP menurut pendapat penulis dirasakan kurang tepat maka dari itu penulis mencoba mendapatkan suatu penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada kasus Pemalsuan SIM agar memberikan efek jera bagi pelakunya dan membuat orang takut untuk melakukan Pemalsuan SIM tersebut Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas penerapan pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam perkara pemalsuan SIM dan menemukan hukum yang sesuai untuk pemecahan masalah yang terjadi serta menggambarkan pengetahuan mengenai sanksi pemalsuan SIM. Sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan bagi penegak hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum (isu hukum) mengenai Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terdapat pada Putusan Nomor: 595 I Pid. B I 2008 I PN. Dpk., dan menggunakan bahanbahan pustaka dari buku-buku dan literatur hukum yang terkait dengan masalah hukum dalam skripsi ini. Kejahatan pemalsuan SIM adalah musuh negara karena meoimbulkan kerugian pada negara sehingga harus diberi hukuman yang sesuai. Sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP perlu ditambah dengan hukuman lainnya seperti denda, pencabutan hak dalam penggunaan SIM dalam jangka waktu terteotu, dan pengembalian kerugian negara, sehingga memberikan efek jera dan dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Penulis berharap penemuan Hukum dalam pemalsuan SIM ini dapat diterapkan dalam kasus Pemalsuan SIM dan tidak berpatokan pada KUHP saja dalam menerapkan sanksi hukum.
Tindak pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dapat dilepaskan dari peran serta pemerintah dalam menerapkan aturan hukum yang efektif dan efesien, sehingga aturan itu beoar-beoar dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran. Pemalsuan SIM merupakan perbuatan pidana murni dan tergolong kedalam kejahatan Pemalsuan Surat menurut rumusan pasal 263 ayat (1) KUHP maka dalam pemeriksaannya digunakanlah KUHAP. Mengenai sanksi dalam pemalsuan SIM yang diterapkan sesuai dengan KUHP menurut pendapat penulis dirasakan kurang tepat maka dari itu penulis mencoba mendapatkan suatu penemuan hukum yang sesuai untuk diterapkan pada kasus Pemalsuan SIM agar memberikan efek jera bagi pelakunya dan membuat orang takut untuk melakukan Pemalsuan SIM tersebut Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas penerapan pasal 263 ayat (1) KUHAP dalam perkara pemalsuan SIM dan menemukan hukum yang sesuai untuk pemecahan masalah yang terjadi serta menggambarkan pengetahuan mengenai sanksi pemalsuan SIM. Sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan bagi penegak hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ilmiah penelitian hukum yuridis-normatif, dengan Pendekatan perundang-undangan dan kasus hukum (isu hukum) mengenai Pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang terdapat pada Putusan Nomor: 595 I Pid. B I 2008 I PN. Dpk., dan menggunakan bahanbahan pustaka dari buku-buku dan literatur hukum yang terkait dengan masalah hukum dalam skripsi ini. Kejahatan pemalsuan SIM adalah musuh negara karena meoimbulkan kerugian pada negara sehingga harus diberi hukuman yang sesuai. Sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP perlu ditambah dengan hukuman lainnya seperti denda, pencabutan hak dalam penggunaan SIM dalam jangka waktu terteotu, dan pengembalian kerugian negara, sehingga memberikan efek jera dan dapat melindungi masyarakat, bangsa, dan negara. Penulis berharap penemuan Hukum dalam pemalsuan SIM ini dapat diterapkan dalam kasus Pemalsuan SIM dan tidak berpatokan pada KUHP saja dalam menerapkan sanksi hukum.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
